SuaraJogja.id - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah dalam penggunaan kartu vaksin bagi masyarakat yang hendak bepergian ke tempat umum atau destinasi wisata. Namun mereka turut meminta komitmen dan kesiapan dari pemerintah sendiri mengenai kebijakan tersebut.
Ketua Umum DPD GIPI DI Yogyakarta Bobby Ardyanto Setya Aji mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan kartu vaksin, sebagai tujuan juga agar semua masyarakat dapat segera tervaksin sesegera mungkin.
"Jadi sebenarnya begini, itu (penggunaan kartu vaksin) satu hal yang sebenarnya kami sangat mengapresiasi keseriusan pemerintah untuk memaksimalkan vaksin. Agar semua masyarakat bisa tervaksin sesegera mungkin," kata Bobby saat dihubungi awak media, Selasa (10/8/2021).
Namun di sisi lain, industri pariwisata sendiri tidak ingin serta merta menerima kebijakan itu, dalam artian, perlu keseimbangan antara penerapan kebijakan itu dan komitmen, konsistensi, serta kesiapan pemerintah sendiri.
Pihaknya tidak ingin pelaksanaan kebijakan itu di lapangan justru menjadi blunder tersendiri. Akibat dari kelalaian dan ketidakpastian oleh pemerintah.
"Jangan sampai regulasi ini pelaksanaannya di lapangan itu justru menjadi blunder tersendiri karena ketidaksiapan pemerintah. Sehingga sebenarnya jawabannya ada di sejauh mana kesiapan pemerintah untuk bisa menjalankan regulasi ini," ujarnya.
Bobby mencontohkan pada saat dulu awal terdapat kebijakan setiap orang yang masuk ke Jogja harus membawa surat antigen. Namun kebijakan itu dinilai blunder karena ketersediaan antigen di pintu-pintu masuk transportasi publik masih minim.
Sehingga kebijakan itu justru menjadi permasalahan sendiri di lapangan pada saat implementasi regulasi di masyarakat.
"Jadi sebenarnya ada dua hal yang terpisah di sisi ini. Satu sisi regulasinya sebenarnya kami sangat mendukung dan mengapresiasi itu. Tetapi sisi lain yang kedua adalah kami mempertanyakan kesiapannya," tuturnya.
Baca Juga: Kegiatan di 6 Sektor Ekonomi Ini Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin. Apa Saja?
Namun Bobby memastikan bahwa industri pariwisata sendiri mendukung regulasi apapun yang ditetapkan pemerintah. Selagi itu bisa mempercepat penanganan di masa pandemi Covid-19 sekarang.
"Tapi kami selalu mengingatkan sejauh mana komitmen konsistensi dan kesiapan pemerintah sendiri dalam menjalankan regulasi itu sehingga nantinya tidak menjadi permasalahan di lapangan," ungkapnya.
Disebutkan Bobby, pihaknya pun siap membantu dan mendukung bagaimana nantinya kebijakan tersebut jika benar diterapkan di lapangan. Menurutnya implementasi regulasi ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak pemerintah tapi masyarakat dan industri harus terus terlibat aktif.
GIPI DIY pun berharap agar kebijakan itu tidak hanya bisa diterapkan di Malioboro saja. Melainkan di seluruh destinasi wisata yang ada.
"Kalau tujuannya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini tentunya butuh satu trigger yang kuat, butuh satu effort yang kuat untuk menyelesaikan semua ini. Dan tentunya industri selalu support apa yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan pemerintah tengah berencana untuk memberlakukan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat perjalanan wisata masyarakat. Nantinya masyarakat akan diminta untuk menunjukkan bukti sudah melaksanakan vaksin saat berkunjung ke tempat-tempat umum.
Berita Terkait
-
Kegiatan di 6 Sektor Ekonomi Ini Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin. Apa Saja?
-
PPKM Diperpanjang, Ini 6 Sektor Ekonomi Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
-
Top 5 SuaraJogja: Polisi Gadungan Dikerjain Anggota Brimob, Kartu Vaksin Syarat Wisata
-
Menteri Luhut Minta Pengunjung Malioboro Bawa Kartu Vaksin, Ini Respons Pemkot
-
Percepat Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Kartu Vaksin Jadi Syarat Masuk Tempat Wisata
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh