Respon Penghapusan Mural oleh Pemerintah, Gejayan Memanggil Gelar Lomba Mural Dibungkam

SuaraJogja.id - Gejayan Memanggil mengundang para seniman di berbagai daerah di Indonesia untuk ikut dalam 'Lomba Mural Dibungkam'.  Hal ini juga sebagai kritik atas tindakan aparat kepolisian atau pemerintah daerah yang belakangan kerap menghapus mural bernuansa kritikan.

Pengumuman lomba tersebut telah diunggah melalui akun Instagram @gejayanmemanggil, pada Senin (23/8/2021) kemarin. Menurut rencananya lomba mural ini akan berlangsung hingga sepekan ke depan.

Humas Gejayan Memanggil, Mimin Muralis (nama yang disamarkan) menilai menggambar merupakan kebudayaan yang dimiliki dan dirasakan setiap anak.

"Jadi pemberangusan adalah kekeliruan penguasa atau orang dewasa. Corat-coretan di tembok adalah cara-cara ketika kebebasan bersuara terbatas dan sekarang coretan itu pun dibatasi," kata Mimin saat dihubungi awak media, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: 98 Persen Guru dan Tendik Sudah Divaksin, Disdik Sleman Enggan Buru-Buru PTM

Lebih lanjut, disampaikan Mimin, sebenarnya mural-mural yang bermuatan kritis sendiri telah ada sejak puluhan tahun silam atau pada zaman Kolonial Belanda di Indonesia. Saat itu mural dijadikan sebagai senjata masyarakat yang terjajah untuk membakar semangat kemerdekaan kala itu.

Namun justru saat ini di Indonesia, mural dianggap sebagai tindak kriminal oleh pemerintah dan aparat berwenang. Berbeda dengan mural-mural di sejumlah negara Eropa yang tetap banyak menampilkan konten kritis, satire hingga mengancam polisi.

"Di Indonesia sebaliknya, mural dianggap kriminal. Sementara baliho sampah visual dianggap representasi suara rakyat. Padahal itu suara oligarki yang punya uang untuk menyewa papan reklame dan memprinting spanduk banner dan sebagainya yang merusak pemandangan kita secara estetik dan politik," terangnya.

Mimin menegaskan lomba mural ini tidak hanya bertujuan untuk terus menyalakan semangat revolusi. Melainkan juga sebagai respon tindakan penghapusan mural di berbagai wilayah yang dianggap sebagai tindakan yang terlalu responsif.

"Responsif yang sifatnya destruktif dan anti-kritik," tegasnya.

Baca Juga: Terus Upayakan Percepatan, Disdik Sebut 50 Persen Lebih Pelajar di Sleman Sudah Divaksin

Disebutkan Mimin sejauh ini lomba mural tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa karya mural yang telah masuk tidak hanya berasal dari Yogyakarta saja.

Melainkan sejumlah kawasan lain seperti di Jakarta Pusat dan sejumlah daerah lain yang tidak bisa turut berpartisipasi dalam lomba mural ini.

Nantinya karya yang berhasil dihapus oleh aparat akan mendapat nilai lebih dari juri. Tentunya dengan kriteria lain yang telah ditentukan pula, di antaranya keberanian konten, menggambarkan semangat perlawanan, diapresiasi rakyat dan tidak mengandung unsur SARA.

"Sebab penghapusan mural oleh aparat menjadi nilai lebih bagi penilaian juri untuk setiap karya yang akan ditetapkan sebagai pemenang," tuturnya.

Menurutnya, penghapusan yang dilakukan oleh aparat atau pemerintah daerah itu menjadi estetika perlawanan. Sebab dianggap telah nihil apresiasi atas kegelisahan rakyat yang dituangkan dalam setiap goresan mural itu.

Mimin turut meningatkan kepada masyarakat yang ikut serta dalam lomba ini terkait dengan konsekuensi yang mungkin saja didapatkan dari pemerintah. Walaupun pihaknya juga tidak akan lantas sepenuhnya membiarkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.