SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman sudah mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat, perihal jadwal pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak, bagi 35 Kalurahan di Sleman.
Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Sleman Harda, kepada sejumlah wartawan, Rabu (25/8/2021).
Ia mengatakan, surat permohonan dari Pemkab Sleman ke Kemendagri RI perihal agar Pilur bisa dilaksanakan sesuai jadwal, 12 September 2021, ditolak.
"Kami menyadari dan memahami, penundaan Pilur ini demi mencegah sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19," ujarnya.
Namun demikian, pihaknya juga menghormati adanya penolakan dari Paguyuban Lurah di Kabupaten Sleman terhadap penundaan Pilur.
Mengetahui kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Sleman selanjutnya memutuskan, tetap menjalankan instruksi yang telah dikeluarkan Kemendagri. Yaitu, menunda dua bulan tahapan Pilur, terhitung sejak SK dikeluarkan pada 9 Agustus 2021.
"Jika sesuai surat yang telah dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2011, maka Pilur bisa dimulai kembali tahapannya pada tanggal 9 Oktober mendatang. Sehingga kami sudah memutuskan tanggalnya, 31 Oktober," lanjut Harda.
Menurut Harda, Kabupaten Sleman secara umum sudah siap untuk menggelar pilur. Panita KPPS di Kalurahan juga sudah dibentuk.
"Tinggal pelatihan bimbingan teknis (Bimtek). Selanjutnya, menggelar undian pengambilan nomor urut calon lurah, kampanye, pemilihan," tuturnya.
Baca Juga: Kebut Vaksinasi, Pemkab Sleman Ancang-ancang Buka Sekolah Tatap Muka Bulan Januari
Harda berharap, pelaksanaan Pilur nantinya bisa berjalan dengan lancar dan tidak diundur lagi.
"Kepastian jabatan Lurah definitif sangat penting. Kalau kalurahan dipegang Pj, kewenangannya sangat terbatas. Kan ada aturan yang menyebutkan Pj tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terbatas sekali," kata dia.
Sebelumnya, Penasihat Paguyuban Lurah Manikmoyo Sleman Sismantoro mengatakan, paguyuban keberatan dengan penundaan tahapan Pilur selama dua bulan.
Paguyuban menilai Kabupaten Sleman telah berpengalaman melaksanakan Pilur di masa pandemi, pada 2020. Saat itu, semuanya bisa berjalan lancar tidak ada klaster [kasus Covid-19] Pilur.
Selain itu, berdasarkan Perda nomor 18/20218 telah diatur tentang pelaksanaan Pilur secara e-voting. Paguyuban meyakini, Pilur di Sleman tidak akan menimbulkan kerumunan.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi