SuaraJogja.id - Rencana simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar pekan depan, 13 September 2021 mendapat pertentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan menuturkan bahwa kondisi di Kota Jogja belum ada kejelasan status berakhirnya PPKM. Tak hanya itu, menurutnya jumlah vaksinasi pelajar belum semua rampung.
"Karena masih tanggap darurat (PPKM) dan capaian vaksinasi untuk pelajar belum semuanya. Ini harusnya jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba. Lagipula, peserta didik itu kan tidak sepenuhnya warga kota, ada yang berdomisili di kabupaten lain," kata Krisnadi dihubungi wartawan, Jumat (10/9/2021).
Ia meminta Pemkot Yogyakarta memberi kepastian status PPKM untuk diberhentikan. Artinya jika penurunan kasus Covid-19 dijadikan sebagai indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka seharusnya status PPKM bisa dicabut terlebih dahulu.
"Deklarasikan pencabutan tanggap darurat, setelah itu baru gelar PTM. Kasus (Covid-19) memang melandai. Kalau itu jadi landasan kebijakan, ya kenapa tidak dicabut saja, katanya sudah melandai kan," ucap Krisnadi.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, selama status tanggap darurat atau PPKM masih diberlakukan, pihaknya tetap menolak penyelenggaraan sekolah tatap muka. Menurut Krisnadi, walau yang digelar baru sebatas simulasi, potensi risiko bisa tetap terjadi.
"Harus ada yang bertanggung jawab, kalau nanti terjadi penularan di sekolah. Makanya, harus dipastikan dulu, ini nanti siapa yang tanggung jawab," tegasnya.
Ia tak menampik, bahwa sebelumnya Pemkot Yogyakarta sempat menggelar ujian Asesmen Standar Penilaian Daerah (ASPD) di sekolah secara tatap muka. Meski tidak ada kasus penularan dirinya meminta Pemkot kembali mempertimbangkan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan jika simulasi PTM di sekolah-sekolah akan dilakukan Senin (13/9/2021). Jenjang SD kelas 6 dan SMP dibuka seluruhnya dengan memenuhi syarat.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Sebut ada 66 Kasus TBC Baru selama 3 Bulan Terakhir
Kepala Disdikpora, Budi Santoso Asrori menjelaskan bahwa seluruh fasilitas dan penunjang pelaksanaan PTM jenjang SD dan SMP sudah siap semuanya.
Pelaksanaan PTM di sekolah nanti akan dibatasi. Disdikpora hanya memberi masing-masing sekolah dengan kapasitas 30 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Kaum Ibu di Sleman Inginkan PTM, Ajeng: Sekolah Daring Rawan Obesitas Hingga Mata Minus
-
Gubernur Khofifah Sebut Sejumlah Destinasi Wisata di Jatim Bersiap Uji Coba Operasional
-
Banyuwangi PPKM level 2, Buka Rumah Ibadah dengan Kapasitas 75 Persen
-
PTM Terbatas Dimulai, Kemendikbudristek Tegaskan Kluster Covid-19 di Sekolah Tetap Rendah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Tendangan Kungfu Berujung Sanksi Seumur Hidup, KAFI Jogja Pecat Dwi Pilihanto
-
Senyum Lebar Pariwisata Sleman di Libur Nataru, Uang Rp362 Miliar Berputar dalam Dua Pekan
-
Indonesia Raih Prestasi di SEA Games 2025: BRI Pastikan Penyaluran Bonus Atlet Berjalan Optimal
-
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Januari 2026, Cek Penerima dan Nominalnya!
-
Pengamat Hukum UII: Perbup Hibah Pariwisata Harusnya Diuji Dulu Lewat Judicial Review, Bukan Pidana