SuaraJogja.id - Rencana simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar pekan depan, 13 September 2021 mendapat pertentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan menuturkan bahwa kondisi di Kota Jogja belum ada kejelasan status berakhirnya PPKM. Tak hanya itu, menurutnya jumlah vaksinasi pelajar belum semua rampung.
"Karena masih tanggap darurat (PPKM) dan capaian vaksinasi untuk pelajar belum semuanya. Ini harusnya jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba. Lagipula, peserta didik itu kan tidak sepenuhnya warga kota, ada yang berdomisili di kabupaten lain," kata Krisnadi dihubungi wartawan, Jumat (10/9/2021).
Ia meminta Pemkot Yogyakarta memberi kepastian status PPKM untuk diberhentikan. Artinya jika penurunan kasus Covid-19 dijadikan sebagai indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka seharusnya status PPKM bisa dicabut terlebih dahulu.
"Deklarasikan pencabutan tanggap darurat, setelah itu baru gelar PTM. Kasus (Covid-19) memang melandai. Kalau itu jadi landasan kebijakan, ya kenapa tidak dicabut saja, katanya sudah melandai kan," ucap Krisnadi.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, selama status tanggap darurat atau PPKM masih diberlakukan, pihaknya tetap menolak penyelenggaraan sekolah tatap muka. Menurut Krisnadi, walau yang digelar baru sebatas simulasi, potensi risiko bisa tetap terjadi.
"Harus ada yang bertanggung jawab, kalau nanti terjadi penularan di sekolah. Makanya, harus dipastikan dulu, ini nanti siapa yang tanggung jawab," tegasnya.
Ia tak menampik, bahwa sebelumnya Pemkot Yogyakarta sempat menggelar ujian Asesmen Standar Penilaian Daerah (ASPD) di sekolah secara tatap muka. Meski tidak ada kasus penularan dirinya meminta Pemkot kembali mempertimbangkan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan jika simulasi PTM di sekolah-sekolah akan dilakukan Senin (13/9/2021). Jenjang SD kelas 6 dan SMP dibuka seluruhnya dengan memenuhi syarat.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Sebut ada 66 Kasus TBC Baru selama 3 Bulan Terakhir
Kepala Disdikpora, Budi Santoso Asrori menjelaskan bahwa seluruh fasilitas dan penunjang pelaksanaan PTM jenjang SD dan SMP sudah siap semuanya.
Pelaksanaan PTM di sekolah nanti akan dibatasi. Disdikpora hanya memberi masing-masing sekolah dengan kapasitas 30 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Kaum Ibu di Sleman Inginkan PTM, Ajeng: Sekolah Daring Rawan Obesitas Hingga Mata Minus
-
Gubernur Khofifah Sebut Sejumlah Destinasi Wisata di Jatim Bersiap Uji Coba Operasional
-
Banyuwangi PPKM level 2, Buka Rumah Ibadah dengan Kapasitas 75 Persen
-
PTM Terbatas Dimulai, Kemendikbudristek Tegaskan Kluster Covid-19 di Sekolah Tetap Rendah
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais