SuaraJogja.id - Rencana simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar pekan depan, 13 September 2021 mendapat pertentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan menuturkan bahwa kondisi di Kota Jogja belum ada kejelasan status berakhirnya PPKM. Tak hanya itu, menurutnya jumlah vaksinasi pelajar belum semua rampung.
"Karena masih tanggap darurat (PPKM) dan capaian vaksinasi untuk pelajar belum semuanya. Ini harusnya jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba. Lagipula, peserta didik itu kan tidak sepenuhnya warga kota, ada yang berdomisili di kabupaten lain," kata Krisnadi dihubungi wartawan, Jumat (10/9/2021).
Ia meminta Pemkot Yogyakarta memberi kepastian status PPKM untuk diberhentikan. Artinya jika penurunan kasus Covid-19 dijadikan sebagai indikator pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka seharusnya status PPKM bisa dicabut terlebih dahulu.
"Deklarasikan pencabutan tanggap darurat, setelah itu baru gelar PTM. Kasus (Covid-19) memang melandai. Kalau itu jadi landasan kebijakan, ya kenapa tidak dicabut saja, katanya sudah melandai kan," ucap Krisnadi.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, selama status tanggap darurat atau PPKM masih diberlakukan, pihaknya tetap menolak penyelenggaraan sekolah tatap muka. Menurut Krisnadi, walau yang digelar baru sebatas simulasi, potensi risiko bisa tetap terjadi.
"Harus ada yang bertanggung jawab, kalau nanti terjadi penularan di sekolah. Makanya, harus dipastikan dulu, ini nanti siapa yang tanggung jawab," tegasnya.
Ia tak menampik, bahwa sebelumnya Pemkot Yogyakarta sempat menggelar ujian Asesmen Standar Penilaian Daerah (ASPD) di sekolah secara tatap muka. Meski tidak ada kasus penularan dirinya meminta Pemkot kembali mempertimbangkan.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan jika simulasi PTM di sekolah-sekolah akan dilakukan Senin (13/9/2021). Jenjang SD kelas 6 dan SMP dibuka seluruhnya dengan memenuhi syarat.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Sebut ada 66 Kasus TBC Baru selama 3 Bulan Terakhir
Kepala Disdikpora, Budi Santoso Asrori menjelaskan bahwa seluruh fasilitas dan penunjang pelaksanaan PTM jenjang SD dan SMP sudah siap semuanya.
Pelaksanaan PTM di sekolah nanti akan dibatasi. Disdikpora hanya memberi masing-masing sekolah dengan kapasitas 30 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Kaum Ibu di Sleman Inginkan PTM, Ajeng: Sekolah Daring Rawan Obesitas Hingga Mata Minus
-
Gubernur Khofifah Sebut Sejumlah Destinasi Wisata di Jatim Bersiap Uji Coba Operasional
-
Banyuwangi PPKM level 2, Buka Rumah Ibadah dengan Kapasitas 75 Persen
-
PTM Terbatas Dimulai, Kemendikbudristek Tegaskan Kluster Covid-19 di Sekolah Tetap Rendah
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
BRI Umumkan Dividen Rp52,1 Triliun, Didukung Laba Rp56,65 Triliun
-
BRI Group Buka Pegadaian di Timor Leste, Perluas Layanan UMi
-
BRI Salurkan Banknotes SAR 152,49 Juta untuk Haji 2026, 203.320 Jemaah Bisa Gunakan di Tanah Suci
-
BRI Permudah Investasi Lewat Cicil Emas BRImo, Proses 60 Detik
-
Belum Berlaku Pekan Ini, Pemkab Sleman Masih Sinkronkan Jadwal WFH dengan Instansi Vertikal