Hutan Pinus Mangunan Gantikan Watu Lumbung Resort, Ini Penjelasan Dinas Pariwisata Bantul

SuaraJogja.id - Hutan Pinus Mangunan menggantikan objek wisata Watu Lumbung Resort dalam uji coba pembukaan wisata di Kabupaten Bantul. Uji coba sudah dimulai sejak Minggu (12/9/2021) kemarin.

Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul Annihayah mengatakan perubahan tersebut merupakan dinamika yang terjadi di lapangan. Seperti yang terjadi di Kota Jogja di mana awalnya Taman Pintar kini berubah Kebun Binatang Gembira Loka.

"Tentu pemerintah pusat mengubahnya ada pertimbangan tapi kami tidak tahu apa alasannya," kata Annihayah ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/9/2021).

Menyoal apakah Hutan Pinussari Mangunan termasuk yang diusulkan sebagai uji coba pembukaan wisata di tengah pandemi Covid-19, menurutnya, yang mengusulkan itu ialah Dinas Pariwisata DIY.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi di SLBN 1 Bantul, Beri Bingkisan untuk Siswa

"Yang mengusulkan mana saja tempat wisatanya itu Dispar provinsi. Kami tidak tahu daftarnya," tuturnya.

Diakuinya bahwa penunjukkan Hutan Pinussari Mangunan tak terlepas dari sertifikat kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) yang sudah dimiliki. Dengan demikian, pengelolaan pengunjung yang datang sudah jelas.

"Tempat wisata yang punya sertifikat CHSE sudah punya manajemen untuk keluar masuk pengunjung," terangnya.

Kala disinggung soal anak usia di bawah 12 tahun yang tak diizinkan masuk ke tempat wisata, menurutnya, hal itu adalah aturan dari Pemerintah Pusat. Penyebabnya karena cakupan vaksinasi baru menyasar untuk usia 12 tahun ke atas 

"Kenapa anak-anak usia 12 tahun ke bawah belum boleh ke tempat wisata karena cakupan vaksinasi baru untuk umur 12 tahun ke atas," jelas dia 

Baca Juga: Bantul Dapat Bantuan PISEW, Dua Kalurahan di Pajangan Kini Terhubung Jembatan

Terkait kendala penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai screening wisatawan akan dilaporkan ke pusat.

"Akan kami laporkan ke pusat supaya ada koordinasi sinergis karena rapat kemarin baru melibatkan Kemenparekraf, Kemenkes, dan Kemenko Marinves. Belum ada partisipasi dari Kemkominfo," tambahnya.