Durasi Pelaksanaan PTM di Sekolah Dipertanyakan, Ini Penjelasan Menteri Nadiem

SuaraJogja.id - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim tak mempersoalkan aturan durasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan diujicobakan di sekolah-sekolah nanti. Seluruhnya diserahkan kepada sekolah yaitu Kepala Sekolah masing-masing.

Selain tak ada durasi pelaksanaan PTM, Pendiri sekaligus Mantan CEO Gojek ini tak menentukan berapa hari sekolahnya akan membuka PTM.

"Kita tidak memberi aturan berapa hari sekolahnya, tidak memberikan aturan berapa jam boleh tatap mukanya, aturannya sederhana," terang Nadiem ditemui wartawan saat kunjungan ke Pendopo Tamansiswa, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Jogja, Selasa (14/9/2021).

Ia mencontohkan pada jenjang PAUD, semisal dalam satu kelas terdapat 18 siswa, guru boleh menyesuaikan jumlah siswa seperti protokol kesehatan (prokes) dengan jumlah maksimal lima siswa. Pelaksanaannya pun juga boleh diatur sendiri oleh guru mereka.

Baca Juga: Komisioner KPAI Retno Listyarti: PTM Jangan Dipaksakan, SOP Harus Dipastikan Berjalan

"Terserah itu sekolahnya mengaturnya bagaimana. Apakah mau sekolahnya sore, atau malam terserah," jelas dia.

Pihaknya juga tak mempersoalkan jika sekolah akan mengisi semua kelas dengan siswa saat PTM diberlakukan. Hanya saja, harus sesuai dan taat prokes.

"Terserah kalau dia mau mengisi semuanya dengan offline (tatap muka) yang penting prokes dijaga. Satu tidak boleh berkumpul di kantin, makan-makan buka masker tidak boleh, dan maksimal 18 per kelas itu aja aturannya," terang dia.

Lebih lanjut, penerapan ini dilakukan mengingat sudah banyak wilayah yang kasus Covid-19 menurun drastis, termasuk di Jogja. Sehingga pemberlakuan PPKM yang sebelumnya Level 4 turun ke level 3.

Menurut Nadiem, daerah yang sudah menerapkan PPKM Level 1-3 boleh menggelar PTM. Bahkan tidak harus semua pelajar divaksin terlebih dahulu.

Baca Juga: Nadiem Makarim Komentari Gibran Soal Kebijakan PTM di Solo, Apa Isinya?

"Saya ingin pertama, klarifikasi aturan dari pemerintah pusat biar tidak ada kebingungan ya. Pemerintah Pusat mengatur (PPKM) 1-3, Level 1, 2, 3 itu boleh tak terbatas dan tidak ada kewajiban harus vaksinasi dulu," ujar dia.