SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum akan melakukan tes swab secara acak baik kepada siswa maupun guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui, sejumlah satuan pendidikan di Bantul telah menggelar PTM sejak 20 September kemarin.
"Belum ada wacana untuk tes antigen secara acak baik untuk siswa atau guru," kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Kamis (23/9/2021).
Isdarmoko menyatakan bahwa sangat berhati-hati dalam memberi izin ke SMP dan SD yang mau menggelar PTM. Ia tidak ingin muncul klaster Covid-19 akibat PTM.
"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kami memberi izin ke sekolah yang akan mengadakan PTM," tuturnya.
Dijelaskannya, setiap sekolah harus mempunyai satgas Covid-19. Satgas bertugas untuk mempersiapkan PTM dengan mengisi Daftar Periksa Kesiapan (DPK).
"Kan kami sediakan DPK. Tugas satgas Covid-19 di sekolah ya mengisi itu," kata dia.
Apabila DPK sudah siap selanjutnya dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di kalurahan dan kapanewon. Satgas Covid-19 dari kalurahan dan kapanewon akan memantau zona penyebaran virus corona.
"Kalau kondisinya sudah bagus, artinya sesuai Instruksi Bupati (Inbup) nomor 29 kalau zonanya oranye atau merah tidak boleh mengadakan PTM. Kalau sudah hijau boleh," ujarnya.
Lalu mereka akan koordiasi dengan pengawas yang akan melakukan monitorinh. Hasil monitoring disampaikan ke Disdikpora.
Baca Juga: Bantul Targetkan Turunkan Level PPKM Sebelum Akhir September, Apa Syaratnya?
"Dari bidang yang menaungi akan memberi rekomendasi PTM yang dikeluarkan oleh saya. Tapi saya pun harus koordinasi dengan satgas kabupaten. Jadi prosesnya kami cermati dan tidak asal membuka PTM," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka PTM akan dihentikan.
"Sudah pasti akan dihentikan kalau ditemukan kasus positif," katanya.
Disdikpora Bantul, menurutnya, sudah melakukan pembelajaran di sekolah secara terbatas seperti PTM. Namun demikian, itu berhenti karena ada penerapan PPKM.
"Kami sebetulya sudah melakukan pembelajaran terbatas sejak awal tapi berhenti karena ada PPKM. Teknisnya pun mirip yaitu satu minggu hanya masuk dua kali dan maksimal dua jam pelajaran."
"Kapasitas di dalam kelas 50 persen dari total siswa, untuk PAUD kapsitasnya 30 persen atau maksimal lima siswa. Dan wajih menerapkan 5M," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
5 Tempat Ayam Goreng Legendaris di Jogja yang Wajib Masuk List Weekend Kamu
-
Malaysia Healthcare Expo 2025 Berlangsung di Yogyakarta, Hadirkan 14 Rumah Sakit Terkemuka
-
Film 'Siapa Dia' Momentum Transformasi LSF dari Lembaga Sensor Jadi Lembaga Klasifikasi Umur
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?