SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum akan melakukan tes swab secara acak baik kepada siswa maupun guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui, sejumlah satuan pendidikan di Bantul telah menggelar PTM sejak 20 September kemarin.
"Belum ada wacana untuk tes antigen secara acak baik untuk siswa atau guru," kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Kamis (23/9/2021).
Isdarmoko menyatakan bahwa sangat berhati-hati dalam memberi izin ke SMP dan SD yang mau menggelar PTM. Ia tidak ingin muncul klaster Covid-19 akibat PTM.
"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kami memberi izin ke sekolah yang akan mengadakan PTM," tuturnya.
Dijelaskannya, setiap sekolah harus mempunyai satgas Covid-19. Satgas bertugas untuk mempersiapkan PTM dengan mengisi Daftar Periksa Kesiapan (DPK).
"Kan kami sediakan DPK. Tugas satgas Covid-19 di sekolah ya mengisi itu," kata dia.
Apabila DPK sudah siap selanjutnya dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di kalurahan dan kapanewon. Satgas Covid-19 dari kalurahan dan kapanewon akan memantau zona penyebaran virus corona.
"Kalau kondisinya sudah bagus, artinya sesuai Instruksi Bupati (Inbup) nomor 29 kalau zonanya oranye atau merah tidak boleh mengadakan PTM. Kalau sudah hijau boleh," ujarnya.
Lalu mereka akan koordiasi dengan pengawas yang akan melakukan monitorinh. Hasil monitoring disampaikan ke Disdikpora.
Baca Juga: Bantul Targetkan Turunkan Level PPKM Sebelum Akhir September, Apa Syaratnya?
"Dari bidang yang menaungi akan memberi rekomendasi PTM yang dikeluarkan oleh saya. Tapi saya pun harus koordinasi dengan satgas kabupaten. Jadi prosesnya kami cermati dan tidak asal membuka PTM," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka PTM akan dihentikan.
"Sudah pasti akan dihentikan kalau ditemukan kasus positif," katanya.
Disdikpora Bantul, menurutnya, sudah melakukan pembelajaran di sekolah secara terbatas seperti PTM. Namun demikian, itu berhenti karena ada penerapan PPKM.
"Kami sebetulya sudah melakukan pembelajaran terbatas sejak awal tapi berhenti karena ada PPKM. Teknisnya pun mirip yaitu satu minggu hanya masuk dua kali dan maksimal dua jam pelajaran."
"Kapasitas di dalam kelas 50 persen dari total siswa, untuk PAUD kapsitasnya 30 persen atau maksimal lima siswa. Dan wajih menerapkan 5M," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Waktu Berbuka Tiba! Cek Jadwal Magrib dan Doa Buka Puasa Ramadan 27 Februari 2026 di Jogja
-
Skandal Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bawaslu Tegaskan 'Nihil Pelanggaran' di Pilkada 2020
-
Antisipasi Tren Kemunculan Gepeng Selama Ramadan, Satpol PP Kota Jogja Intensifkan Operasi
-
Kronologi Pemuda Nekat Tusuk Juru Parkir di Sleman, Tak Terima Ditegur?
-
6 Fakta Insiden Penganiayaan di Jalan Godean Sleman yang Viral di Media Sosial