SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum akan melakukan tes swab secara acak baik kepada siswa maupun guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui, sejumlah satuan pendidikan di Bantul telah menggelar PTM sejak 20 September kemarin.
"Belum ada wacana untuk tes antigen secara acak baik untuk siswa atau guru," kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Kamis (23/9/2021).
Isdarmoko menyatakan bahwa sangat berhati-hati dalam memberi izin ke SMP dan SD yang mau menggelar PTM. Ia tidak ingin muncul klaster Covid-19 akibat PTM.
"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kami memberi izin ke sekolah yang akan mengadakan PTM," tuturnya.
Dijelaskannya, setiap sekolah harus mempunyai satgas Covid-19. Satgas bertugas untuk mempersiapkan PTM dengan mengisi Daftar Periksa Kesiapan (DPK).
"Kan kami sediakan DPK. Tugas satgas Covid-19 di sekolah ya mengisi itu," kata dia.
Apabila DPK sudah siap selanjutnya dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di kalurahan dan kapanewon. Satgas Covid-19 dari kalurahan dan kapanewon akan memantau zona penyebaran virus corona.
"Kalau kondisinya sudah bagus, artinya sesuai Instruksi Bupati (Inbup) nomor 29 kalau zonanya oranye atau merah tidak boleh mengadakan PTM. Kalau sudah hijau boleh," ujarnya.
Lalu mereka akan koordiasi dengan pengawas yang akan melakukan monitorinh. Hasil monitoring disampaikan ke Disdikpora.
Baca Juga: Bantul Targetkan Turunkan Level PPKM Sebelum Akhir September, Apa Syaratnya?
"Dari bidang yang menaungi akan memberi rekomendasi PTM yang dikeluarkan oleh saya. Tapi saya pun harus koordinasi dengan satgas kabupaten. Jadi prosesnya kami cermati dan tidak asal membuka PTM," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka PTM akan dihentikan.
"Sudah pasti akan dihentikan kalau ditemukan kasus positif," katanya.
Disdikpora Bantul, menurutnya, sudah melakukan pembelajaran di sekolah secara terbatas seperti PTM. Namun demikian, itu berhenti karena ada penerapan PPKM.
"Kami sebetulya sudah melakukan pembelajaran terbatas sejak awal tapi berhenti karena ada PPKM. Teknisnya pun mirip yaitu satu minggu hanya masuk dua kali dan maksimal dua jam pelajaran."
"Kapasitas di dalam kelas 50 persen dari total siswa, untuk PAUD kapsitasnya 30 persen atau maksimal lima siswa. Dan wajih menerapkan 5M," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
8 Fakta Mencekam Kerusuhan di Iran: Wasit Futsal dan Mahasiswi Jadi Korban, Dunia Menyorot!
-
Sah! YIA Resmi Jadi Embarkasi Haji Mulai 2026: Apa Dampaknya Bagi Jemaah dan Ekonomi Lokal?
-
Niat ke SPBU Berujung Maut, Pemotor 18 Tahun Tewas Tertabrak Bus di Temon Kulon Progo
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun