SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum akan melakukan tes swab secara acak baik kepada siswa maupun guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui, sejumlah satuan pendidikan di Bantul telah menggelar PTM sejak 20 September kemarin.
"Belum ada wacana untuk tes antigen secara acak baik untuk siswa atau guru," kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Kamis (23/9/2021).
Isdarmoko menyatakan bahwa sangat berhati-hati dalam memberi izin ke SMP dan SD yang mau menggelar PTM. Ia tidak ingin muncul klaster Covid-19 akibat PTM.
"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kami memberi izin ke sekolah yang akan mengadakan PTM," tuturnya.
Dijelaskannya, setiap sekolah harus mempunyai satgas Covid-19. Satgas bertugas untuk mempersiapkan PTM dengan mengisi Daftar Periksa Kesiapan (DPK).
"Kan kami sediakan DPK. Tugas satgas Covid-19 di sekolah ya mengisi itu," kata dia.
Apabila DPK sudah siap selanjutnya dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di kalurahan dan kapanewon. Satgas Covid-19 dari kalurahan dan kapanewon akan memantau zona penyebaran virus corona.
"Kalau kondisinya sudah bagus, artinya sesuai Instruksi Bupati (Inbup) nomor 29 kalau zonanya oranye atau merah tidak boleh mengadakan PTM. Kalau sudah hijau boleh," ujarnya.
Lalu mereka akan koordiasi dengan pengawas yang akan melakukan monitorinh. Hasil monitoring disampaikan ke Disdikpora.
Baca Juga: Bantul Targetkan Turunkan Level PPKM Sebelum Akhir September, Apa Syaratnya?
"Dari bidang yang menaungi akan memberi rekomendasi PTM yang dikeluarkan oleh saya. Tapi saya pun harus koordinasi dengan satgas kabupaten. Jadi prosesnya kami cermati dan tidak asal membuka PTM," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka PTM akan dihentikan.
"Sudah pasti akan dihentikan kalau ditemukan kasus positif," katanya.
Disdikpora Bantul, menurutnya, sudah melakukan pembelajaran di sekolah secara terbatas seperti PTM. Namun demikian, itu berhenti karena ada penerapan PPKM.
"Kami sebetulya sudah melakukan pembelajaran terbatas sejak awal tapi berhenti karena ada PPKM. Teknisnya pun mirip yaitu satu minggu hanya masuk dua kali dan maksimal dua jam pelajaran."
"Kapasitas di dalam kelas 50 persen dari total siswa, untuk PAUD kapsitasnya 30 persen atau maksimal lima siswa. Dan wajih menerapkan 5M," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
- Tiga Jembatan di Batang Toru, Ikhtiar Menjaga Satwa Liar Tetap Terhubung
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
BPPD DIY Dorong Yogyakarta Jadi Destinasi Cultural Wellness Berkelanjutan Lewat Festival 2026
-
Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti Rapih, Dimakamkan di Ponjong
-
BRI Terus Lakukan Buyback Saham, Fundamental Perseroan Jadi Penopang Pertumbuhan
-
JPW Desak Ketegasan Polda DIY Tindak Parkir Liar Selama Operasi Patuh Progo 2026
-
Demo di Jogja Kembali Ricuh, Sri Sultan Sentil Aksi Rusak Fasilitas Publik