SuaraJogja.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul belum akan melakukan tes swab secara acak baik kepada siswa maupun guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Seperti diketahui, sejumlah satuan pendidikan di Bantul telah menggelar PTM sejak 20 September kemarin.
"Belum ada wacana untuk tes antigen secara acak baik untuk siswa atau guru," kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko kepada SuaraJogja.id, Kamis (23/9/2021).
Isdarmoko menyatakan bahwa sangat berhati-hati dalam memberi izin ke SMP dan SD yang mau menggelar PTM. Ia tidak ingin muncul klaster Covid-19 akibat PTM.
"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kami memberi izin ke sekolah yang akan mengadakan PTM," tuturnya.
Dijelaskannya, setiap sekolah harus mempunyai satgas Covid-19. Satgas bertugas untuk mempersiapkan PTM dengan mengisi Daftar Periksa Kesiapan (DPK).
"Kan kami sediakan DPK. Tugas satgas Covid-19 di sekolah ya mengisi itu," kata dia.
Apabila DPK sudah siap selanjutnya dikoordinasikan dengan satgas Covid-19 di kalurahan dan kapanewon. Satgas Covid-19 dari kalurahan dan kapanewon akan memantau zona penyebaran virus corona.
"Kalau kondisinya sudah bagus, artinya sesuai Instruksi Bupati (Inbup) nomor 29 kalau zonanya oranye atau merah tidak boleh mengadakan PTM. Kalau sudah hijau boleh," ujarnya.
Lalu mereka akan koordiasi dengan pengawas yang akan melakukan monitorinh. Hasil monitoring disampaikan ke Disdikpora.
Baca Juga: Bantul Targetkan Turunkan Level PPKM Sebelum Akhir September, Apa Syaratnya?
"Dari bidang yang menaungi akan memberi rekomendasi PTM yang dikeluarkan oleh saya. Tapi saya pun harus koordinasi dengan satgas kabupaten. Jadi prosesnya kami cermati dan tidak asal membuka PTM," imbuhnya.
Dia menegaskan, jika ditemukan siswa atau guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka PTM akan dihentikan.
"Sudah pasti akan dihentikan kalau ditemukan kasus positif," katanya.
Disdikpora Bantul, menurutnya, sudah melakukan pembelajaran di sekolah secara terbatas seperti PTM. Namun demikian, itu berhenti karena ada penerapan PPKM.
"Kami sebetulya sudah melakukan pembelajaran terbatas sejak awal tapi berhenti karena ada PPKM. Teknisnya pun mirip yaitu satu minggu hanya masuk dua kali dan maksimal dua jam pelajaran."
"Kapasitas di dalam kelas 50 persen dari total siswa, untuk PAUD kapsitasnya 30 persen atau maksimal lima siswa. Dan wajih menerapkan 5M," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya