SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung 4 Oktober 2021. Pemkab Sleman mengklaim semua sekolah sudah siap melaksanakan PTM.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya mengatakan, saat ini yang perlu diantisipasi adalah keikhlasan orang tua siswa. Walau sudah ada pernyataan keikhlasan dari orang tua untuk anaknya mengikuti PTM, masih ada orang tua yang belum ikhlas dan belum menginginkan tatap muka.
Harda menerangkan, pelaksanaan PTM akan diawali dengan simulasi atau uji coba yang kemudian dievaluasi selama satu bulan. Namun ia tak hafal betul berapa jumlah sekolah yang akan diujicoba kali pertama.
"Kalau dari evaluasi dirasa perlu ditambah, [maka] ditambah. Sehingga titik tertentu Januari bisa [PTM] semua. Jadi bertahap," ungkapnya, Selasa (28/9/2021).
Skenario pelaksanaan PTM uji coba pada 4 Oktober diawali dengan beberapa sekolah yang terus dipantau. PTM uji coba memilih beberapa sekolah secara bertahap menjadi bentuk kehati-hatian Pemkab Sleman, imbuhnya. Kendati semua sekolah menyatakan siap untuk uji coba.
"Jangan sampai langsung semua, melainkan pelan tapi pasti. Semua diantisipasi resiko yang mungkin terjadi," ucapnya.
Saat ini, pihaknya mengakui ada beberapa sekolah yang sudah curi langkah menerapkan PTM. Pemkab Sleman selanjutnya mengevaluasi dan mendorong agar sekolah tersebut memilih menggelar PTM bersama-sama.
"Biar tidak terkesan tidak terkoordinasi. Saya tidak mau seperti itu," tuturnya.
Di waktu yang sama, Harda mencoba memahami bahwa adanya pandemi menyebabkan mutu pembelajaran amat sangat berkurang. Sehingga tatap muka sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk segera dilakukan.
Baca Juga: Dua Kasus Begal Terjadi Dalam Seminggu, Polres Sleman Berikan Imbauan Ini
Melihat kondisi itu, sekolah yang sudah curi langkah tak kemudian langsung disanksi. Pemkab Sleman memperhitungkan untuk memantau risiko bila ada sekolah yang nekat curi langkah dan berujung klaster PTM.
"Pada saat curi langkah kan kami tidak mengerti kalau ada klaster. Makanya kita harus sama-sama ketika uji coba, sehingga terkoordinasi semua," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengungkapkan, walaupun kasus Covid-19 sudah melandai di Sleman, untuk memulai PTM tetap diperlukan daftar poin-poin yang perlu dipenuhi sebagai syarat sekolah.
Artinya bagaimana sarana prasarana, ketercapaian vaksin sivitas sekolah dan lainnya, yang tentu sudah dibuatkan daftarnya oleh Dinas Pendidikan Sleman dengan lebih detail.
"Sebetulnya kalau menurut kami, asal semua terjadwal artinya prokes betul-betul ditepati, maka mungkin aman. Jam jangan terlalu panjang kalau siswa bertemu, dibuat jadwal mungkin aman," ucapnya.
"Kalau tatap muka langsung seperti biasa pasti nanti malah terjadi klaster. Seperti di tempat lain, PTM baru beberapa pekan malah jadi klaster yang tidak kita inginkan," lanjut Cahya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Ngenes! Prabowo Tambah Pejabat, Transfer ke DIY Malah Susut Rp910 Miliar
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Ramah Lingkungan, BRI Peduli Kerahkan 500 Relawan
-
Serunya The Creator Quest: Jelajah Yogya, Kupas Tuntas Honda Care, dan Berburu Vario 125 Street
-
BRI Pertahankan Gelar Merek Paling Bernilai di Indonesia dengan Valuasi USD6,9 Miliar
-
Unisa Festival 2026: Salurkan Donasi Rp20 Juta ke UMKM Disabilitas hingga Dukung Beasiswa Mahasiswa