Ombudsman DIY Sebut Terjadi Tindakan Maladministrasi Pada Pergub Soal Larangan Demonstrasi

"Artinya apa? Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Maka kemudian tadi harusnya karena masyarakat punya hak ini harus diberikan terlebuh dahulu, ditawarkan untuk memberi masukan mau digunakan enggak gitu kan. Tidak boleh diam-diam aja, apalagi diabaikan," tegasnya.

Ia menilai hal itu yang kemudian luput dalam pencermatan Kepala Biro Hukum dalam perumusan Pergub tentang demonstrasi itu. Sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama masyarakat untuk memberikan masukan.

"Karena itu yang tidak dilakukan sehingga kami berkesimpulan bahwa hal ini telah terjadi maladministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu," ujarnya.

Menurut Budi, keterlibatan masyarakat itu diperlukan dalam konteks Pergub ini. Sebab Pergub ini menjadi salah satu jenis peraturan yang akan bersinggungan dengan harkat hidup masyarakat. 

Baca Juga: Ombudsman Kritik soal Penetapan Tersangka Pedagang Wanita Dianiaya Preman

"Ada banyak pihak yang terdampak dengan kebijakan ini. Maka menjadi masuk akal menjadi patut kalau kemudian hak itu diberikan juga kepada masyarakat sebelum dilakukan pengesahan," tandasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 27 Januari 2021 lalu. 

Laporan itu disampaikan setelah somasi yang sebelumnya diberikan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tidak ditanggapi.

Berdasarkan pada laporan ARDY itu, Pergub Nomor 1 Tahun 2021 dinilai termasuk dalam dugaan mal administrasi terkait penerbitan Pergub yang tak melibatkan masyarakat dalam perancangannya. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan ARDY perihal Pergub tersebut. 

Salah satunya, Bab II Pasal 5, terkait aturan Pemda DIY dalam penyampaian pendapat di muka umum yang hanya bisa dilaksanakan di ruang terbuka kecuali di kawasan Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro. Semua aktivitas penyampaian pendapat itu diatur dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar. 

Baca Juga: Kasus Lahan Sentul City, Warga Bojong Koneng Adukan Kementerian ATR/BPN ke Ombudsman