SuaraJogja.id - Ketua Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) DI Yogyakarta, Kris Triwanto membantah adanya dugaan sewa-menyewa lapak atau kios yang berada di bantaran Kali Code sisi barat, Kampung Karanganyar, RT 84/ RW 19, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Jogja. Mengingat ada kios yang tidak digunakan, warga hanya menggunakan untuk berjualan saja.
"Sebenarnya kami tidak menyewakan seperti yang dituduhkan itu. Kami hanya saling pengertian saja ketika kios tidak digunakan," ujar Kris dihubungi wartawan, Rabu (27/10/2021).
Ia menjelaskan selama ini warga sudah paham ketika akan menggunakan lokasi itu untuk berjualan. Sehingga kesadaran itu yang sejauh ini dilakukan.
Menurut Kris saat warga berjualan di lokasi itu ada oknum RT yang malah memanfaatkan lokasi tersebut untuk dimintai pungutan.
"Justru dari RT ada pungutan liar, warga diminta Rp50 ribu. Bakul (pedagang) bu Sutiyem istri pak Paiman yang paling utara itu yang dimintai," ujar dia.
Pihaknya tidak begitu detail menjelaskan, apakah semua warga dimintai biaya yang sama. Kendati begitu berjualan di bantaran Kali Code itu adalah penghasilan warga sekitar.
"Ini kan sebagai tempat mata pencaharian kami. Sehingga pemerintah harusnya ikut melihat warga di sini, jika digusur bagaimana kami menghidupi kebutuhan kami sehari-hari," kata dia.
Warga, lanjut Kris sebenarnya memiliki konsep penataan yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Lokasi yang berada di Kali Code itu bisa dijadikan wisata kampung.
"Jadi kami mengurug tanah di bantaran sungai itu tujuannya untuk memperkuat tanah dan penahan talut. Karena pemikiran jangka panjang kami bisa menjadi destinasi wisata," ujar dia.
Baca Juga: Pantau Kunjungan ke Malioboro, Pemkot Yogyakarta Luncurkan Aplikasi Sugeng Rawuh
Ia berharap ada situasi yang bisa menjadi wadah diskusi untuk persoalan penggusuran itu. Sehingga rencana Pemkot untuk menata kota dan upaya warga untuk berjualan menemukan solusi yang tepat.
Sementara, Mantri Mergangsan, Pargiyat mengatakan bahwa penertiban itu termasuk mengembalikan aktivitas kampung menjadi kondusif. Pargiyat juga sudah mengecek lokasi dan ditemukan adanya dugaan sewa lapak kios.
"Kalau jumlahnya berapa saya tak begitu tahu, Ada yang disewakan juga itu warungnya, Itu langsung dari penghuni yang bilang itu sewa warung disana, saat kami tanya ada yang disewakan. Ada informasi memang disewakan, itu kan tidak boleh, apalagi itu tidak izin," kata Pargiyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
Terkini
-
Warisan Leluhur di Tangan Anak Muda: Bagaimana Bantul Bangkitkan Pariwisata Budaya?
-
Bupati Sleman Janji Bonus Atlet Porda 2025 Lebih Besar dari Tahun Lalu
-
Dari Sampah Berubah Berkah: Hotel Tentrem Jogja Sulap Limbah Organik jadi Pupuk Cair
-
Danais DIY Triliunan Sia-Sia? Aliansi Gerakan Nasional Minta UU Keistimewaan Dihapus, Ini Alasannya
-
Diskominfo Sleman Gandeng Polisi Usut Peretasan CCTV Kronggahan Berunsur Provokatif