SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY pada 27-29 Oktober 2021. Lalu apa saja agenda raker lembaga antirasuah yang diselenggarakan di hotel bintang 5 tersebut?
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan terdapat sejumlah agenda dalam raker selama tiga hari tersebut. Pertama yakni rapat evaluasi kinerja atau rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) tahunan.
Evaluasi yang dilakukan itu kemudian untuk merencanakan kerja-kerja yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
"Itu adalah agenda rutin tahunan kami. Menjelang akhir tahun kami selalu melalukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun," kata Ghufron kepada awak media di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (28/10/2021).
Selanjutnya yang kedua, kata Ghufron, jawatannya juga melakukan evaluasi terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, masih banyak yang harus ditindaklanjuti dari proses alih status pegawai KPK tersebut.
Tidak hanya soal pelantikan pegawai KPK menjadi ASN saja, bakal ada juga regulasi lanjutan terkait sistem penggajian serta tunjangan-tunjangan yang kemudian dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi bukan hanya pegawai KPK menjadi ASN kemudian dilantik selesai, masih ada beberapa penyusunan regulasi misalnya jabatan fungsional kemudian sistem penggajian, dalam hal ini tunjangan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas bersama Kemenpan dan Kemenkeu," bebernya.
Selain itu, ada pula pembaharuan struktur kelembagaan di lembaga antirasuah itu sendiri. Hal itu juga masih berkaitan dengan alih fungsi status pegawai KPK tersebut menjadi ASN tadi.
"Penyusunan struktur baru setelah ke ASN karena tentu kulturnya berbeda juga mekanisme kerja di kami itu perlu kemudian disesuaikan. Kalau selama ini kami menggunakan Perkom (KPK) nomor 7 tahun 2020, setelah menjadi ASN itu tentu kami perlu banyak sesuaikan kembali. Itu yang menjadi agenda kami di Jogja," terangnya.
Baca Juga: Ikut Demo Jokowi, Eks Pegawai KPK: Negara Sedang Tidak Baik, Firli Bahuri Piknik ke Jogja
Sebelumnya kritikan itu ditulis dalam cuitan mantan penyidik seniot KPK, Novel Baswedan di mana ia menyatangkan aktivitas para pimpinan KPK tersebut.
"Pimpinan KPK plus pejabat utamanya besok [Kamis 28/10/2021] & lusa [Jumat 29/10/2021], laksanakan Raker [Rapat kerja] di Hotel Seraton Yogya," tulis Novel pada akun Twitternya Rabu (27/10/2021).
"Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak sampai warung Kopi Kaliurang Yogya," imbuhnya.
Selanjutnya Novel menyatakan bahwa acara demikian kurang etis dilakukan di tengah pandemi.
"Etis enggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?," tambah Novel.
Berita Terkait
-
Ikut Demo Jokowi, Eks Pegawai KPK: Negara Sedang Tidak Baik, Firli Bahuri Piknik ke Jogja
-
Diserang Eks Pegawai KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, Pimpinan KPK Lontarkan Sindiran
-
Gelar Raker di Hotel Bintang 5, Wakil Ketua KPK: Kalau Tarifnya Bintang 3 Kenapa Tidak?
-
Tiga Kalurahan di Bantul Bakal Didatangi KPK, Ada Apa?
-
KPK Panggil Bupati Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi Adiknya
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Akademisi: Kewenangan Besar Tanpa Pengawasan Bisa Jadi Bumerang
-
Tragedi Drag Race Jadi Alarm, IMI Sebut Tak Semua Daerah Punya Venue Layak
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah
-
Tinggal di Rumah Bambu Tanpa TV, Janda di Jogja Ini Syok Dicap Masuk Kategori Orang Kaya Desil 10