SuaraJogja.id - Para anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengikuti rapat kerja atau raker di DIY sejak 27 hingga 29 Oktober 2021, tetapi tidak dengan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Diketahui, Nawawi satu-satunya Pimpinan KPK yang tidak mengikuti raker tersebut.
Nawawi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (29/10/2021), mengaku bahwa sebaiknya ada pimpinan yang tetap bersiaga di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Tidak apa-apa tidak ikut. Saya pikir sebaiknya tetap ada yang 'standby' di kantor dan juga memang kemarin saya tidak terlalu fit," ujar Nawawi.
Baca Juga: Diklaim Lebih Hemat oleh Wakil Ketua, Berapa Anggaran Raker KPK di Hotel Mewah Jogja?
KPK menggelar raker tersebut dalam rangka harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi setelah peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Harmonisasi regulasi dan struktur organisasi tersebut menindaklanjuti amanah Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa KPK termasuk ke dalam rumpun eksekutif dengan status sebagai ASN.
"Pascapelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (27/10).
Ia mengatakan rapat intensif di Yogyakarta itu juga telah diagendakan jauh-jauh hari, baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya. Namun, kata dia, harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini.
Sebelumnya, rangkaian kegiatan rapat kerja KPK yang berlangsung di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta menuai banyak kritikan, termasuk dari sejumlah mantan pejabat struktural KPK yang menilai tidak etis menggelar rapat kerja di hotel mewah di tengah situasi pandemi saat ini.
Baca Juga: Raker KPK di Hotel Mewah, Klaim Firli Bahuri: Kita ke Jogja Bukan Jalan-Jalan
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah sejak awal disusun dan tidak akan melebihi plafon yang sudah ditentukan.
Berita Terkait
-
Ungkap Pertemuan Harun dan Djoko Tjandra Terjadi Sebelum Suap Wahyu, KPK: Ada Perpindahan Uang
-
KPK Akui Sita Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil dalam Kasus BJB
-
Cek Fakta: Ridwan Kamil Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi BJB pada 11 Maret
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Ini Awal Mula Ketua KPK Sampaikan Ada Dugaan Pengurangan Harga MBG dari Rp10 Ribu Menjadi Rp8 Ribu
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta
-
Tendangan Maut Ibu Tiri: Balita di Sleman Alami Pembusukan Perut, Polisi Ungkap Motifnya yang Bikin Geram