Scroll untuk membaca artikel
Eleonora PEW
Rabu, 17 November 2021 | 18:03 WIB
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ditemui wartawan di Komplek Kantor Pemkab Bantul, Rabu (16/6/2021). - (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

SuaraJogja.id - Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bantul meningkat selama penerapan PPKM.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengakui, memang ada peningkatan angka masalah kesejahteraan. Meski begitu, dia tidak menyebut jumlah pasti kenaikannya.

"Laporan peningkatan masalah bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Indikatornya yaitu capaian regional domestik bruto menurun," ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat menurun pada saat pandemi.

Baca Juga: Jakarta PPKM Level 1, Disdik DKI Tambah Jam Pelajaran PTM Terbatas

Umumnya PMKS adalah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Serta tenaga yang dirumahkan dari tempatnya bekerja.

“Penelitian BPS terkonfirmasi oleh penelitian lapangan,” ucap politikus PKB itu.

Namun demikian, PPKM Bantul yang berada di level membawa angin segar terhadap mereka yang terdampak Covid-19. Terjadi pemulihan ekonomi di mana tingkat okupansi hotel-hotel tidak hanya di Bantul tapi juga di DIY selalu penuh.

"Contoh hotel-hotel mulai ramai dan full setiap weekend. Mereka butuh karyawan kembali, yang kemarin dirumahkan dipanggil lagi," katanya.

Ia menandaskan bahwa meski sektor ekonomi kembali bergeliat namun protokol kesehatan (prokes) tetap harus dijaga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dengan prokes harus beriringan.

Baca Juga: Percepat Rekam dan Cetak Data Kependudukan, Disdukcapil Bantul Buka Layanan di Sekolah

"Karena di saat ekonomi mulai membaik, tidak dipungkiri bisa memunculkan klaster baru. Sehingga penanggulangan pandemi dan ekonomi harus bagus semua," katanya.

Load More