SuaraJogja.id - Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada Jumat (19/11/2021) resmi mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2022. UMP di DIY naik menjadi Rp1.840.915 atau naik sebesar Rp75.915 setara 4,30 persen dibanding UMP 2021.
Terkait besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022, Bantul berada di posisi ketiga dengan UMK Rp1.916.848. Di peringkat pertama ada Kota Jogja dengan besaran UMK Rp2.153.970. Peringkat kedua ialah Sleman sebesar Rp2.001.000.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul Fardhanathun mengaku kecewa meski UMK sudah naik empat persen. Ia berharap UMK di Bumi Projotamansari setara dengan kabupaten lain seperti Klaten, Jawa Tengah.
"Kami inginnya UMK di Bantul sama dengan kabupaten sekitar. Jaraknya yang dekat dengan Bantul seperti Klaten saja sudah menyentuh angka Rp2 juta," paparnya kepada SuaraJogja.id, Jumat (19/11/2021).
Baca Juga: Bobol Warung Makan, Dua Remaja Asal Sedayu Bantul Diringkus Polisi
Ia mencontohkan, harga semangkuk bakso di Klaten sama dengan di Bantul. Dengan demikian, artinya kebutuhan hidup layak (KHL) pun hampir sama.
"Kemarin saya beli bakso di Klaten sama harganya dengan di Bantul. Ini yang jadi kekecewaan kami," ujarnya.
Namun begitu, pihaknya hanya bisa pasrah. Sebab, besaran kenaikan yang sudah ditentukan mengacu pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Karena sudah ada perhitungan dari permenaker tersebut," katanya.
Menurutnya, besaran UMK itu hanya cukup untuk buruh yang belum menikah. Sementara bagi yang sudah berkeluarga dinilai tidak cukup.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Sembuh di Kabupaten Bantul Bertambah 19 Orang
"Ya enggak cukup, besaran itu (UMK) kan perhitungannya untuk yang belum berkeluarga. Sedangkan sekarang rata-rata buruh sudah punya istri dan anak."
"Jadi ada tiga orang dalam satu rumah, terlebih pendapatannya sebulan tidak sampai Rp2 juta," ujarnya.
Tidak hanya itu, dengan adanya kenaikan UMK ini, lanjutnya, diimbangi juga dengan kenaikan harga-harga komoditas. Pedagang juga akan menaikkan harganya.
"Artinya buruh semakin tidak sejahtera. Katanya pemerintah mau menyejahterakan buruh tapi dengan begini tidak mungkin," keluh Fardhanathun.
Berita Terkait
-
Wacana Pemerintah Menaikkan PPN 12 Persen Dianggap Menambah Penderitaan Rakyat Kecil
-
Prediksi Besaran Upah Minimum Jogja 2025 dan Tanggal Penetapannya
-
Kabar Gembira! UMK Kalimantan Barat 2025 Dipastikan Naik: Tembus Rp 3,5 Juta?
-
PPN Naik 12%, Upah Minimum Tak Cukup! Buruh Ancam Mogok Nasional
-
Bocoran Upah Minimum 2025 Jateng, Kenaikannya Capai 10 Persen!
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025