PKL Malioboro Minta Tunda Relokasi, Wali Kota Jogja Tegaskan Tetap Januari

SuaraJogja.id - Meski pedagang kaki lima (PKL) Malioboro meminta penundaan relokasi ke selter sementara dan sudah meminta bantuan LBH Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menyebut akan tetap melaksanakan pemindahan di Januari 2022.

Keptusuan itu sesuai instruksi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, proses relokasi tidak boleh ditunda-ditunda. Namun, Haryadi tidak menyebut tanggal pasti relokasi pedagang.

"Januari ya, entah pertengahan, atau akhir, ya nanti kita lihat segala sesuatunya. Kalau tidak besok, ya lusa, atau bisa minggu depannya. Tetapi, penataan ini harus dilakukan," kata Haryadi kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Pemkot sama sekali tidak berniat menunda-nunda upaya relokasi. Namun, harus ada kepastian dan kesiapan tempat relokasinya terlebih dahulu, terutama di bekas Gedung Kantor Dispar DIY.

Baca Juga: Tak Hanya Pemda, Paguyuban Juga Disebut Kurang Transparan Soal Relokasi PKL Malioboro

"Kita tak bermaksud menunda, sekarang kita lihat dulu, tidak mungkin begitu saja kita pindahkan, sebagai akuntabilitas kebijakan juga. Kita sekarang harus menyaksikan kelayakannya. Toh, ini bulannya saja belum ganti, masih bisa lah (relokasi) Januari," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap, para pedagang tidak perlu resah meski bakal dipindahkan dalam waktu dekat. Pasalnya ia optimistis, di tempat baru nanti pedagang tidak akan kehilangan pendapatan.

"Nanti kalau pedagangnya sudah kumpul di situ, jadi satu, pasti ada pengunjung yang datang. Jangan khawatir, tenang, rezeki sudah ada yang ngatur," ungkapnya.

Menurut dia, kewajiban Pemkot Yogyakarta untuk membuat kawasan Malioboro tetap ramai. Maka dari pengadilan perekonomian para pelaku usaha di sana terus bergeliat. Pihaknya juga berupaya mendorong promosi pedagang di lokasi baru.

"Tugas Wali Kota itu meramaikan Malioboro ya, tidak malah membuat sepi. Meski ada pergeseran, konsep pemasaran di tempat itu menjadi tanggung jawab saya. Kita hanya mengatur, agar tidak semrawut saja," terang Haryadi.

Baca Juga: Pemda DIY Disebut Tak Transparan, LBH Jogja Buka Rumah Aduan bagi PKL Malioboro

Terpisah, salah seorang pedagang Malioboro Supriyati mengatakan tidak menolak dengan adanya relokasi itu. Namun kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan Pemkot dan Pemda DIY terlalu cepat.

"Kami tidak menolak, tapi setidaknya pemerintah bisa terbuka untuk relokasi ini. Selain itu kalau dipindahkan ke selter yang sifatnya sementara, ada kemungkinan kita dipindahkan lagi kan?," ujar Supriyati.