SuaraJogja.id - Dianggap tak ada transparansi dan keterbukaan terkait relokasi PKL Malioboro, sejumlah pedagang yang ada di kawasan tersebut membuat aduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Yogyakarta agar ada kejelasan dan meminta pemerintah menunda relokasi.
Salah seorang pedagang di Malioboro, Supriyati (38) menjelaskan mereka datang ke LBH secara individu. Sedikitnya lebih dari 10 orang yang datang untuk meminta bantuan hukum.
"Ya ini baru individu, dari bawah. Bukan atas nama paguyuban. Memang kami tergabung dalam paguyuban sebenarnya, tapi itu kan belum begitu transparan kepada anggota yang di bawah," kata Supriyati ditemui wartawan di Kantor LBH Kota Yogyakarta, Selasa (11/1/2022).
Ia melanjutkan beberapa pedagang juga digiring agar memilih setuju dengan relokasi itu. Namun pihaknya tidak mempersoalkan selama ada keterbukaan masing-masing pihak.
Baca Juga: PKL Malioboro Kembali Tolak Relokasi: Penataan Tak Harus Memindah
"Ya lebih digiring sih, ya diajak untuk setuju. Yang jelas kami tidak menolak dengan rencana itu, tapi pedagang juga harus diberi ruang aspirasi," ujar dia.
Di sisi lain, Purwandi (66) pedagang lain yang datang ke LBH Yogyakarta mengaku banyak pedagang yang ingin mengadu. Kendati demikian, beberapa pedagang merasa takut.
"Sebenarnya yang mengadu itu banyak, tapi pada takut. Ketakutan kalau kita gerak seperti ini efeknya seperti apa ke depan," ungkap dia.
Pedagang hanya meminta ada penundaan relokasi yang rencananya dilangsungkan Januari ini. Pasalnya baru saja pedagang mulai merasakan perekonomiannya membaik, muncul rencana relokasi tersebut.
"Kita itu terbelenggu masalah Corona dua tahun lebih. Ini juga dianggap belum selesai. Tahu-tahu direlokasi di tempat yang baru. Pemerintah sendiri juga tidak menjamin kesejahteraan PKL sendiri," keluh dia.
Baca Juga: Relokasi PKL Malioboro demi Keadilan Semua Pihak
Aduan ke LBH sendiri, lanjut Purwandi ada bantuan hukum yang dapat melindungi para pedagang di tengah polemik itu.
"Harapannya kita mendapat bantuan hukum ya, permintaan kami itu terkabul. Karena memang kita itu awam masalah hukum. Maka dari itu meminta bantuan LBH ini semoga bisa tercapai," ujar dia.
Berita Terkait
-
Bupati Damaikan Guru Supriyani & Orang Tua Siswa, Ketua LBH HAMI Dipecat! Ada Apa?
-
Trend Pengamen Online Ngamen di Trotoar Malioboro Buat Publik Geram
-
Dicap Sama-sama Oligarki, LBH Indonesia Yakin Prabowo Bakal Teruskan PSN Era Jokowi: Endingnya Cuan buat Para Kolega
-
LBH Bongkar 'Dosa-dosa' Jokowi Jalankan PSN: Rezim Otokratik Legalisme Pelanggar Aturan Hukum!
-
Blitar City Walk, Wisata dan Kuliner Murah Meriah Dekat Makam Bung Karno Mirip Malioboro
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar