SuaraJogja.id - Mahasiswa terduga pelaku kekerasan seksual dari UMY, MKA beberapa waktu lalu menyampaikan penolakannya disebut melakukan tindakan pemerkosaan kepada ketiga korban. Aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tersebut mengklaim, hubungan badan bersama tiga korban dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
Mengetahui hal ini, pihak kampus pun menyampaikan tanggapannya. UMY tidak mempersoalkan jika pelaku menolak disebut melakukan tindakan pelecehan seksual. Namun, kejadian antara pelaku dan ketiga korbannya dipastikan merupakan tindakan asusila.
"Karena melakukan tindakan asusila, maka pimpinan universitas mengeluarkan keputusan DO (drop out-red) tetap dengan tidak hormat meski pelaku sendiri dalam pernyataannya [menolak disebut memperkosa], namun [mengaku] memang ada perbuatan asusila," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol UMY Hijriyah Oktaviani saat dikonfirmasi, Kamis (13/01/2022).
Menurut Ria--sapaan Hijriyah, kasus MKA sudah ditangani Komite Disiplin dan Etika Mahasiswa. Dalam investigasi yang dilakukan, pelaku jelas-jelas melanggar disiplin etika mahasiswa.
Kalau pelaku menolak hubungan badannya dengan korban disebut pemerkosaan, maka pihak kampus menyerahkannya kepada keputusan pengadilan. Namun hingga saat ini, ketiga korban masih belum melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum.
"[Pelaporan ke pihak kepolisian] belum diputuskan, ini masih pendekatan [ke korban]. MKA sudah bukan mahasiwa UMY," tandasnya.
Sebelumnya dari unggahan akun Instagram @dear_umycatcallers, terdapat chat korban dengan terduga MKA. Dalam chat tersebut, korban diperkosa oleh pelaku setelah diajak ke kost. Tak hanya korban yang diduga mendapatkan pelecehan seksual pada September 2021 lalu, dua korban lain pun akhirnya terbuka menyampaikan kasus serupa yang dialaminya sebelum 2018 lalu.
Karenanya pihak kampus pun mengambil kebijakan tegas kepada pelaku. Rektor UMY, Gunawan Budianto memutuskan untuk memberikan sanksi maksimal MKA dengan mengeluarkan pelaku dengan tidak hormat.
Pemberhentian ini didasarkan sidang Komite Disiplin dan Etik Mahasiwa sejak 2 hingga 5 Januari 2022 lalu. Kebijakan pemberhentian pelaku sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Rektor UMU Nomor 017/PR-UMY/XI/2021 tentang Disiplin dan Etika Mahasiswa UMY. Pelaku terbukti dan mengaku telah melakukan perbuatan asusila sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Rektor UMY Nomor 017/PR-UMY/XI/2021.
Baca Juga: Giovanni Tobing Akui Mualaf Awalnya Akses Nikah, Eks Mahasiswa UMY Tolak Disebut Pemerkosa
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Giovanni Tobing Akui Mualaf Awalnya Akses Nikah, Eks Mahasiswa UMY Tolak Disebut Pemerkosa
-
Mahasiswa UMY Tolak Disebut Pemerkosa, Ancam Tuntut Akun Medsos Kampus
-
UMY Akui Ada Kekerasan Seksual, Polisi: Belum Ada Laporan Masuk
-
Permendikbud 30 Dorong Korban Kekerasan Seksual di Kampus Berani Melapor
-
Tak Hanya Satu, Mahasiswa UMY Cabuli Tiga Korban
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat