SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja meminta jasa persewaan skuter listrik di kawasan Malioboro disetop untuk sementara. Alasannya karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Listrik, skuter listrik tidak boleh melaju di jalan raya.
Menurut Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Arif Wismadi, rencana tersebut tujuannya memang untuk keselamatan publik. Meski demikian, pelarangan menyeluruh di semua tempat dan semua waktu, dan semua kondisi dianggap kurang tepat.
"Semua kota semestinya bisa melihat lebih jauh ke depan ketika ada fenomena baru di kota lain atau di dunia, sehingga aturan ada dahulu sebelum para pelaku bisnis berinvestasi untuk memberikan solusi yang tidak bisa disediakan oleh suatu kota. Dalam hal ini adalah problem mobilitas di perkotaan," jelasnya kepada SuaraJogja.id pada Kamis (13/1/2022).
Arif memaparkan, menjamurnya persewaan skuter listrik ini lantaran jadi solusi untuk pergerakan yang lebih cair. Moda transportasi ini, hingga kini belum tersedia khususnya di segmen first and last mile.
Misalnya first mile adalah dari perjalanan dari rumah ke halte, atau yang last mile adalah dari kantong parkir ke lokasi atraksi wisata yang dituju.
"Solusi skuter listrik sewa menjadi menarik karena wisatawan tidak harus memiliki atau membawa sendiri. Aturan dan protokol keselamatan itu yang kemudian penting untuk dibuat," ujarnya.
Sementara apabila menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sambungnya, sering kali segmen awal atau akhir masih cukup jauh untuk ditempuh dengan hanya jalan kaki. Moda yang tersedia seperti sepeda motor maupun sepeda masih terlalu besar untuk perkotaan yang padat dan tidak luwes ketika harus diangkut atau ditenteng masuk ke dalam ruang atau melewati area terlarang.
"Ini cocok juga untuk wisatawan yang umumnya tidak membawa kendaraan dan total tempuh saat berjalan kaki dalam sehari cukup jauh," katanya.
Sisi positif dari adanya skuter listrik ialah tidak menimbulkan polusi di tempat dioperasikannya.
Baca Juga: Tak Hanya Pemda, Paguyuban Juga Disebut Kurang Transparan Soal Relokasi PKL Malioboro
"Karena ini kan digerak oleh listrik jadi tidak ada polusi yang dihasilkan," imbuh dia.
Untuk itu, dia berpesan kepada pihak terkait agar komunikasi publiknya harus tersampaikan sebagai perlindungan publik. Dan kebijakannya dilaksanakan dengan mengatur penggunaan berdasarkan ruang, waktu dan kondisi lingkungan.
"Jika ada yang kemudian melanggar maka perlu ada tindakan. Hal tersebut sebagaimana tidak hanya bagi pengguna skuter listrik, tapi bahkan pejalan kaki, PKL, dan pengguna ruang publik yang lain jika sudah mengganggu keselamatan diri dan orang lain perlu ada tindakan," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat