SuaraJogja.id - Puluhan PKL Malioboro mendatangi kantor DPRD DIY, RABU (26/01/2022). Bersama Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, mereka mendesak penundaan relokasi di dua lokasi baru, baik di eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra.
Ketua Pansus DPRD Kota Yogyakarta, Foki Ardiyanto mengungkapkan sebagian PKL yang masih tak mau direlokasi saat ini bukan tanpa alasan. Mereka hanya meminta penundaan relokasi setelah Lebaran nanti.
"Jadi bukan ditunda dua-tiga tahun tapi hanya sampai lebaran," ujarnya.
Foki menyatakan, PKL menyayangkan proses komunikasi dari Pemkot Yogyakarta yang terkesan sangat mendadak. Komunikasi baru mereka terima pada minggu pertama Desember 2021 lalu.
"Saat Pansus mengundang eksekutif ke dua lokasi relokasi pun tidak ada tanggapan, baik dari Dinas Kebudayaan maupun Pemkot," ujarnya.
Sementara Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro, Yati Dimanto mengungkapkan penundaan relokasi hingga Lebaran nanti sangat diharapkan PKL Malioboro. Sebab mereka baru saja mulai pulih perekonomiannya pasca pandemi.
"Kami kan abis terpuruk saat pandemi dua tahun. Sekarang kan pandemi belum selesai biar kita punya sangu (simpanan-red) untuk relokasi nanti," tandasnya.
Apalagi PKL belum mengetahui kondisi mereka saat ditempatkan di dua lokasi baru. Dikhawatirkan jualan mereka akan sepi dari pembeli atau wisatawan.
"Aksesnya kan juga baru satu pintu, kami tempatnya kan di kantong masuk," ujarnya.
Baca Juga: 159 Aduan Soal Relokasi PKL Malioboro, LBH Jogja Minta Pemerintah Perhatikan Pedagang Lain
Pemda DIY Takkan Tunda Relokasi
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji kembali menegaskan Pemda DIY tidak akan lagi menunda relokasi sebanyak 1.838 PKL Malioboro. Setelah wilujengan atau syukuran, relokasi akan dimulai 1-7 Februari 2022 mendatang secara bertahap.
"Kita sudah pernah menunda-nundah, besok adalah hari pertama, sekarang adalah hari pertama. Kalau ada masalah yang kita selesaikan, kalau kita tidak segera lakukan [relokasi], kapan lagi," tandasnya.
Setelah Malioboro bersih dari PKL, lanjut Aji, Pemda memastikan tidak akan ada pedagang baru yang berjualan di kawasan tersebut. Pemilik toko pun diminta tidak berjualan di trotoar. Jenis barang yang mereka jual pun harus sesuai izin usaha yang disampaikan ke Pemkot Yogyakarta.
"Kalau ada [pemilik toko] yang menjual tidak sesuai ijin usaha, ya kewenangan pemkot untuk penegakan [aturan], misal ijinnya jualan sandang tapi yang dijual lotis ya harus ada ijin baru," paparnya.
Khusus untuk PKL yang direlokasi di eks Dinas Pariwisata, mereka akan ditempatkan di shelter tersebut selama dua tahun kedepan. Setelah itu mereka akan ditempatkan di lokasi baru.
"Namun kita belum bisa memberikan informasi terkait lokasi baru nanti," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Trend Pengamen Online Ngamen di Trotoar Malioboro Buat Publik Geram
-
Blitar City Walk, Wisata dan Kuliner Murah Meriah Dekat Makam Bung Karno Mirip Malioboro
-
Serba-Serbi Hamzah Batik Pusat Toko Batik Paling Populer di Malioboro yang Diserbu IShowSpeed
-
IShowSpeed Disebut Bersiap Sambangi Jogja, Netizen Ramai-ramai Usul Bawa ke Wilayah Pogung
-
Penandatanganan Kerjasama 1O1 Style Yogyakarta Malioboro dan Kemantren Pakualaman
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025