Dikirimi Surat Edaran Tak Boleh Berjualan Mulai 1 Februari secara Mendadak, PKL Malioboro Kecewa

SuaraJogja.id - Pedagang Kaki Lima (Malioboro) merasa kecewa dengan ulah Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY yang mengingkari kesepakatan untuk waktu pemindahan yang akan dilakukan mulai 1-7 Februari. Para pedagang dikirimi surat edaran secara mendadak yang harus mengosongkan lokasi lama per tanggal 1 Februari 2022.

Dalam surat edaran nomor 430/1.31/SE Disbud/2022 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan, Yetti Martanti itu menjelaskan dua poin.

Pertama, PKL dilarang melakukan aktivitas jual beli pada 1 Februari 2022 di sepanjang lorong Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Kedua jika pedagang melanggar terhadap ketentuan itu, maka penegakan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terbitnya Surat Edaran itu sejumlah aparat gabungan, dari Satpol PP dan juga Kepolisian turun di sepanjang lorong meminta pedagang tidak berjualan. Tak sedikit pedagang yang membuka lapak jualannya di tempat lama, bersitegang dengan aparat.

Hal itu diungkapkan Ketua PPKLY, Wawan Suhendra. Dari laporan yang dia terima, pedagang sempat cekcok dengan aparat gabungan, namun itu terjadi cukup singkat.

"Kalau dari laporan dan video yang saya terima memang seperti itu. Tapi saya tidak di lokasi. Sebenarnya itu respon kekecewaan kami karena kesepakatan selama dialog dengan Pemkot itu diingkari oleh mereka," kata Wawan dihubungi Suarajogja.id, Selasa (1/2/2022).

Ia menjelaskan, pada pertemuan dengan Kepala Disbud Kota Yogyakarta, Yetti Martanti dan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto mengatakan pedagang diberi waktu mulai 1-7 Februari adalah pemindahan barang pedagang atau boyongan.

"Sembari boyongan itu, tapi (pedagang) masih boleh jualan. Tanggal 8 Februari itu baru bersih, tapi bertemu lagi dengan Ibu Yetti beberapa waktu lalu malah berubah gitu lho, tanggal 26-31 Januari boyongan, tanggal 1 Februari harus  bersih," ujar Wawan dengan nada kecewa.

Meski Wawan dan pedagang lain menjelaskan bahwa sudah mencatat kesepakatan pemindahan dilakukan mulai 1-7 Februari, Pemkot yakni Disbud malah berkilah.

Baca Juga: Pulang dari Bogor, Warga Gunung Kidul Yogyakarta Positif Covid-19 Varian Omicron

"Malah saya disebut oleh mereka salah dengar. Kan tidak jelas. Mereka tidak konsisten ngomongnya itu. Jelas-jelas itu kan ada yang mencatat," keluhnya.

Meski demikian pantauan Suarajogja.id di Malioboro, pedagang masih nekat jualan. Namun ada juga pedagang yang sengaja meninggalkan gerobaknya tergeletak di tempat lama.

Selain itu, segerombolan aparat gabungan berkeliling sambil sekali-kali mengingatkan PKL untuk segera pindah.

Bagi pedagang sandal di Malioboro, Trihastuti dia tak menggubris saat diingatkan aparat. Wanita 50 tahun ini memilih tetap berjualan.

"Sebenarnya diberi waktu sampai satu hari saja boleh jualan di sini (Selasa). Tapi kalau besok teman-teman pedagang ada yang buka lapaknya di lorong ini saya juga nekat buka," ungkapnya.

Hal itu menyusul lapak baru di Teras Malioboro II, tempat Trihastuti berjualan kurang baik dan saat hujan, atapnya bocor.