SuaraJogja.id - Menghadapi penyebaran virus corona, saat ini Jepang memberlakukan kontrol perbatasan yang paling ketat di antara negara-negara kaya.
Namun, negara tersebut pada Kamis (17/2/2022) akan mengeluarkan pengumuman tentang langkah pelonggaran aturan ketat pengendalian perbatasan setelah dikecam oleh para pemimpin bisnis dan pendidik.
Sekitar 150.000 mahasiswa asing di luar negeri tidak bisa masuk, demikian pula dengan para pekerja yang sangat dibutuhkan oleh Jepang --negara yang menua dan populasinya menyusut.
Masalah itu memicu peringatan negara itu kekurangan tenaga kerja dan bahwa reputasi internasional Jepang bisa rusak.
Pada akhir 2021, Jepang sempat melonggarkan aturan perbatasan yang telah secara efektif membuat negara itu tertutup bagi nonpenduduk selama dua tahun.
Namun, Jepang memperketat lagi aturan itu hanya beberapa minggu kemudian saat varian Omicron muncul di luar negeri.
Di antara langkah-langkah pelonggaran pembatasan di perbatasan yang akan diumumkan itu, pemerintah Jepang akan meningkatkan jumlah orang yang diizinkan memasuki Jepang menjadi 5.000 orang per hari dari 3.500 orang pada saat ini, menurut laporan media.
Langkah pelonggaran yang lain kemungkinan akan mencakup memperpendek masa karantina yang diperlukan, yang saat ini seminggu, menjadi tiga hari.
Pengurangan masa karantina itu akan diambil atas berbagai faktor pertimbangan, seperti tingkat risiko wabah virus corona di negara asal para pendatang, juga status vaksinasi mereka, termasuk suntikan dosis penguat (booster).
Baca Juga: Badai Omicron Mereda, Jerman Longgarkan Pembatasan Covid-19
Jepang menetapkan 82 negara masuk dalam daftar "berisiko tinggi" dan mengharuskan tiga atau enam hari karantina wajib di hotel sebagai bagian dari pekan isolasi bagi banyak orang.
Sebelumnya masa dua minggu kewajiban karantina diberlakukan oleh Jepang hingga pertengahan Januari 2022.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru kontrol perbatasan dalam konferensi pers pada Kamis. Aturan perbatasan itu akan berlaku secara bertahap mulai Maret 2022, kata laporan media.
Kishida dan pemerintahannya memuji kontrol perbatasan yang ketat untuk memberikan waktu bersiap bagi Jepang saat kasus varian Omicron melonjak di seluruh dunia, dan sebagian besar masyarakat Jepang mendukung langkah tersebut.
Namun, saat varian Omicron sekarang tersebar luas di Jepang, para pemimpin bisnis dan beberapa politisi di negara itu telah memperingatkan bahwa aturan pengendalian perbatasan tersebut sudah usang.
Jepang saat ini sedang berjuang untuk meluncurkan langkah pemberian suntikan booster.
Berita Terkait
-
Badai Omicron Mereda, Jerman Longgarkan Pembatasan Covid-19
-
Jerman: Wabah Omicron Mereda, Pembatasan COVID-19 Bisa Dilonggarkan
-
Protes Anti Mandat Vaksin Terus Meluas, Dari Amerika Ke Eropa, Kini Menyebar Di Australia Hingga Selandia Baru
-
Bulan Ini, Belanda akan Cabut Sebagian Besar Pembatasan COVID-19
-
Mulai Maret, Polandia Hapus Pembatasan Covid-19
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Seminar Moderasi Beragama UNY, Generasi Z Sleman Belajar Toleransi di Era Digital
-
Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Utama Proyek Pengolahan Sampah di DIY Tertunda
-
Tragedi Daycare Little Aresha: Pemkot Yogya Kerahkan 94 Psikolog
-
Enam Warga DIY Pernah Positif Hantavirus pada 2025, Masyarakat Diminta Tak Panik
-
Lapor Polisi Sejak 2025, Kasus Dugaan Penipuan BPR Danagung di Polda DIY Jalan di Tempat