Harga Minyak Goreng Mahal, Guru Besar Administrasi Negara UGM: Jangan-jangan Dijual Para Kartel ke Luar Negeri

SuaraJogja.id - Harga minyak goreng sampai saat ini juga belum menurun meski sudah digelontorkan minyak subsidi Rp14.000 per liter. Bahkan di tingkat distributor pun mengalami kelangkaan minyak goreng.

Menurut Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM ) Profesor Sofian Effendi fenomena kelangkaan minyak goreng dianggap janggal. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

"Ini kan agak aneh karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang mencapai 52 juta ton. Seharusnya dengan jumlah ini dibagi dengan jumlah penduduk, jadi rata-rata mestinya bisa mendapat puluhan sampai ratusan liter minyak goreng," katanya kepada SuaraJogja.id pada Jumat (25/2/2022).

Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 ini menyatakan mahalnya minyak goreng disebabkan adanya masalah dalam kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah. Pemerintah gagal menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat akan minyak goreng.

Baca Juga: Pengamat Hubungan Internasional UGM Sebut Indonesia Bisa Berperan Turunkan Ketegangan di Konflik Rusia dengan Ukraina

"Saya kira ini ada masalah dalam kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah kurang berhasil menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat akan minyak goreng. Apalagi masyarakat Indonesia kan suka makan gorengan," ucap dia.

Dalam kondisi seperti itu, ujarnya, pemerintah harus menyediakan stok minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. Terlebih satu bulan lagi hampir menjelang bulan puasa.

"Kalau (minyak goreng) tidak tersedia bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah menurun. Karena salah satu kebutuhan hidup bangsa Indonesia tidak mampu disediakan," tegasnya.

Di sisi lain, perlu juga dicek apakah terjadi lonjakan ekspor minyak dari Indonesia ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kekinian harga crude palm oil (CPO) di luar negeri sedang bagus. Sehingga memungkikan minyak goreng malah dijual ke luar negeri.

"Atau ada masalah lain karena harga CPO sekarang ini di luar negeri sedang sangat baik sehingga jatah atau stok kebutuhan dalam negeri dijual oleh para kartel ke luar negeri. Mereka mendapat keuntungan yang besar, itu yang harus dicek. Apakah terjadi lonjakan ekspor minyak dari Indonesia dalam beberapa bulan terkahir," katanya.

Baca Juga: Pengamat Politik UGM Ingatkan Baliho Tak Jamin Elektabilitas Naik, Masyarakat Malah Bosan

Dalam teori ekonomi hal itu disebut dengan market imperfectness atau ketidaksempurnaan pasar. Artinya pasar luar negeri lebih mahal serta menguntungkan maka lebih baik diekspor ke luar.

"Kenaikannya sejak awal tahun ini, tentunya ada masalah, dalam teori ekonominya disebut market imperfectness," tutur mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 1999-2000.

Untuk itu, pemerintah harus mengawasinya secara ketat. Jika pengawasannya lemah dan hanya melaksanakan operasi pasar maka itu tidak akan efektif.

"Karena itu tidak bisa mengawasi secara paripurna. Jadi operasi pasar itu hanya untuk sok-sokan bahwa pemerintah sudah bertindak tapi tidak efektif untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar tadi," katanya.

Ia menambahkan, produksi minyak goreng dalam negeri juga harus dicek apakah terjadi peningkatan atau berkurang.

"Harus dilihat apakah produksinya berkurang 10-20 persen maka akan menyebabkan kelangkaan. Tapi bisa juga karena permintaan meningkat, tahu-tahu meningkat berkali lipat," katanya.