Belajar dari Jakarta, Pengamat Berharap Pemerintah Harus Hilangkan Ambisi Pemusatan Saat Membangun IKN

SuaraJogja.id - Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim menilai pemerintah harus menghilangkan ambisi pemusatan berbagai sektor di Ibu Kota Negara (IKN) baru nanti. Alih-alih dipusatkan di IKN, Indonesia disarankan perlu memisahkan pusat pemerintahan dan lainnya. 

"Jadi kalau nanti kita pindah pun jika masih dibarengi dengan logika pemusatan itu percuma," kata Gaffar dalam diskusi publik 'Pindah IKN di Mata Cendekiawan Jogja' secara daring, Selasa (1/3/2022).

Pernyataan Gaffar itu bukan tanpa alasan. Ia kemudian membanding kondisi Jakarta pada lima puluh tahun silam dengan sekarang. 

"Tahun 50an Jakarta masih bagus, Muhammadiyah masih berpusat di Jogja, NU masih berpusat di Surabaya dan lain-lain masih ada, Makassar masih menjadi pusat ekonomi, Palembang masih menjadi titik penting pelabuhan dan lain-lain tapi setelah itu semua ke Jakarta," ungkapnya. 

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu, Pakar UGM Soroti Upaya Perpanjang Kekuasaan Tanpa Legitimasi Rakyat

"Kekuatan-kekuatan lokal di Indonesia melemah, Jakarta menguat tapi dengan cepat juga menjadi lemah akhirnya daya dukungnya menjadi habis," sambungnya.

Kebetulan saja Jakarta, kata Gaffar yang sekarang menjadi piring untuk pemusatan itu. Namun nanti tidak ada yang menjamin juga bahwa IKN baru bernama Nusantara itu akan bersih dari pemusatan.

"Jadi kalau ibu kota negara pindah menyebrang ke luar Jawa tapi kalau naluri pemusatannya juga dibawa, saya jamin dalam 50 tahun lagi sudah akan seperti Jakarta. Di situ akan padat, ruwet, atmosfer sosial akan hitam pekat penuh persoalan, duit memang akan banyak di situ, 70 persen duit nasional akan pindah ke situ juga seperti DKI," ucapnya. 

Agar hal itu tidak terjadi maka diperlukan setidaknya tiga pusat untuk menampung berbagai sektor yang ada. Disampaikan Gaffar, pertama adalah pusat pemerintahan. 

Ia mengatakan untuk pusat pemerintahan sendiri tidak ada salahnya jika tetap ditempatkan di dalam IKN Nusantara. Walaupun tetap pemindahan IKN itu tidak perlu tergesa-gesa atau setidaknya menunggu kemampuan Indonesia memang pulih sebenar-benarnya. 

Baca Juga: Santer Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Politik UGM: Tidak Masuk Akal Hanya Akan Buat Gaduh

"Kedua kita juga harus punya pusat industri dan bisnis tidak lagi Jakarta dan sekitarnya. Sekarang kan cuma begitu saja. Jadi pusat-pusat industri biarkan lagi menyebar seperti dulu, di Sumatera titik-titik pentingnya ada di Medan, Palembang kemudian di Timur ada Makassar, Surabaya. Jadi jangan biarkan semua itu berpusat di Jakarta, jangan juga semua itu berpusat di Kalimantan," tuturnya.

Kemudian, lanjut Gaffar, diperlukan juga pusat pendidikan dan kebudayaan menyebar di berbagai wilayah. Bukan lantas malah ikut dibawa pindah menuju ke IKN Nusantara. 

Ia mencontohkan Australia yang punya Canberra untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Bahkan di Canberra hanya berfokus ke pada isu viskal, pertahanan dan hubungan luar negeri.

"Lain-lain itu kemudian dipikirkan oleh setiap negara bagian. Jadi aura persoalan itu tidak numpuk di Canberra. Tidak menjadi negatif, pekat oleh udara hitam, udara mitologis yang hitam gara-gara semua persoalan numpuk di situ," ungkapnya. 

Ditambahkan Gaffar sejauh ini ambisi pemusatan di IKN Nusantara nanti yang belum bisa diterka kemana arahnya. Sehingga memang tidak ada jaminan terkait hal tersebut.

"Poin utamanya adalah ambisi pemusatan yang kita tidak punya jaminan, apakah itu tidak akan terjadi di IKN Nusantara yang baru," pungkasnya.