SuaraJogja.id - Presiden China Xi Jinping tampaknya berencana untuk mendominasi Indo-Pasifik dan menggunakan kawasan itu sebagai pijakan untuk mengambil alih posisi pemimpin dunia dari tangan Amerika Serikat, kata pejabat intelijen Australia, Rabu.
Direktur jenderal Kantor Intelijen Nasional Australia Andrew Shearer mengatakan konvergensi strategis baru antara Beijing dan Moskow "yang mengganggu" telah berkembang dan risiko "konflik kekuatan besar" telah meningkat sejak Rusia menginvasi Ukraina.
Komentar itu menegaskan peringatan bahwa invasi Rusia di Ukraina dapat meluas menjadi konflik regional atau global. Perdana Menteri Australia pekan ini meminta negara-negara demokrasi liberal untuk menghentikan "busur otokrasi" yang mengubah dunia.
"Kita harus bekerja lebih keras untuk menjaga kualitas liberal dari tatanan berbasis aturan di Eropa dan di sini, di kawasan Indo-Pasifik," kata Shearer pada sebuah jumpa pers.
"Kita melihat seorang pemimpin yang benar-benar sedang berjuang dan memperkuat negaranya demi perjuangan untuk menggeser Amerika Serikat sebagai kekuatan yang memimpin dunia," kata dia, merujuk pada Xi.
Shearer mengatakan ancaman geopolitik akan berpusat pada teknologi, termasuk menggunakan serangan siber, sehingga Australia harus memperkuat pertahanan sibernya tanpa menutup diri dari perdagangan dan berbagi informasi.
"Kita memerlukan ekonomi terbuka yang berkembang sehingga kita dapat mendanai peningkatan belanja pertahanan yang menjadi komitmen pemerintah, tapi ini bukan menang-kalah antara ekonomi dan keamanan," kata dia.
Menurut Shearer, sejak invasi Rusia di Ukraina, intelijen Australia menilai bahwa kemungkinan terjadinya konflik di antara kekuatan-kekuatan besar semakin tinggi.
Dia mengaku terkejut dengan ketahanan Ukraina menghadapi pasukan Rusia. Namun, dia memprediksi akan adanya "pekan-pekan brutal dan penuh darah" karena pemimpin Rusia Vladimir Putin memiliki "semua yang kini dipertaruhkan".
Baca Juga: Dapatkah Rusia Mengandalkan China Setelah Kena Hantam Rangkaian Sanksi?
Kremlin, yang menyebut aksi militernya sebagai "operasi khusus", bermaksud untuk melucuti Ukraina dan menggulingkan pemimpin "neo-Nazi" di negara itu.
Ukraina dan Barat menganggap hal itu sebagai dalih untuk melancarkan "perang yang dipilih"–bukan perang untuk membela diri–yang telah memicu kekhawatiran pada konflik yang lebih luas di Eropa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda