Blokade TPST Piyungan Akhirnya Dibuka, Warga Tetap Kawal Janji Pemda DIY

SuaraJogja.id - Warga akhirnya membuka blokade menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan setelah ditutup selama lima hari sejak Sabtu (7/5/2022) lalu. Itu seusai warga Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul bertemu dengan Pemda DIY pada Rabu (11/5/2022).

Pada Kamis (12/5/2022) pagi, warga membongkar posko, menurunkan poster-poster protes, dan mengangkut batu yang sebelumnya menutup jalan, sehingga truk-truk sampah bisa masuk ke TPST Piyungan.

Koordinator Aksi Banyakan Bergerak, Herwin Arvianto mengatakan, pembukaan blokade lantaran sudah tercapai kesepakatan antara Pemprov DIY dengan masyarakat yang terdampak sampah TPST Piyungan. Sudah ada win-win solution sebanyak sembilan butir.

"Pos untuk akses jalan ke TPST Piyungan sudah kami buka karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Blokade TPST Piyungan Dibuka, Tumpukan Sampah di Kota Jogja Mulai Diangkut

Pihaknya akan mengawal apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Tak terkecuali untuk optimalisasi pengolahan air lindi yang akan selesai dilaksanakan oleh PPE Kemen PUPR pada akhir Juli 2022.

"Kami akan kawal janji pengolahan air lindi yang akan selesai dilaksanakan oleh BPPW Kemen PUPR di pertengahan tahun ini," kata dia.

Perihal zona transisi, sambungnya, akan digunakan apabila zona A dan B sudah tidak mampu menampung sampah. Zona transisi akan digunakan sampai awal 2025 dan tidak ada pembuangan sampah lagi di zona transisi.

"Kami akan ikut memantau di lokasi, bagaimana, seperti apa pengerjaannya, apa sudah sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah," paparnya.

Menurut Herwin, jika kesepakatan tersebut tidak terealisasi maka pihaknya akan memprotes pemerintah. Sebab sudah ada pernyataan hitam di atas putih.

Baca Juga: Kerahkan 32 Armada Pengangkut, Wali Kota Yogyakarta Minta Warga Jangan Lebay Menyikapi Penutupan TPST Piyungan

"Itu kan sudah ada kesepakatan tertulis jadi kalau dalam perkembangannya enggak ditepati kami akan komplain ke pemerintah. Kami sudah punya pegangan," tegasnya.