SuaraJogja.id - Masyarakat DIY diminta untuk bisa beralih mengkonsumsi daging sapi beku untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan mengingat para pedagang daging sapi segar di sejumlah pasar tutup akibat merebaknya wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) di wilayah ini.
"Tapi untuk sementara, pengalihan konsumsi dari daging yang segar dengan daging beku ini sebenarnya solusi juga," papar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).
Menurut Sugeng, banyaknya pedagang daging sapi yang tutup membuat komoditas tersebut langka. Padahal permintaan akan daging sapi segar masih tinggi.
Namun DPKP tidak mau mengambil resiko dengan tetap membuka pasar daging sapi segar. Apalagi kasus PMK di DIY terus bertambah saat ini.
DPKP masih melakukan pendataan kasus PMK di empat kabupaten di DIY. Terakhir ditemukan sebanyak 18 hewan ternak terjangkit PMK.
Di Kulon Progo, tiga hewan ternak yang terpapar PMK. Sedangkan di Sleman mencapai sembilan kasus dan di Gunung Kiudl ditemukan enam kasus PMK.
"Jadi kalau secara detail kami harian selalu perbarui. Cuma kadang-kadang laporan tidak bisa data mentah kita sampaikan. Harus kita lihat dulu bagaimana situasi kondisi sebenarnya dilapangan," paparnya.
Sugeng menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sudah melarang lalu lintas hewan dari kabupaten yang terjangkit wabah PMK. Kebijakan ini diberlakukan di kabupaten yang dinyatakan sebagai zona merah dan hitam atau wilayah dengan resiko penularan PMK tinggi.
Namun kabupaten yang tergolong aman masih diizinkan melakukan distribusi hewan ternak. Hal ini mengingat kebutuhan daging sapi menjelang Idul Adha semakin tinggi.
Baca Juga: Imbas Sejumlah Pasar Sapi di DIY Tutup, PPDS Segoroyoso Putuskan Tak Sembelih Hewan
"Kalau dari kabupaten yang bebas diikuti dengan persyaratan dan diikuti dengan bukti-bukti di sana aman ya nggak papa. Artinya masih dimungkinkan untuk melalulintaskan hewan," ungkapnya.
Sugeng menyebutkan, satgas khusus di kabupaten melakukan pemantauan lalu lintas hewan ternak. Hal ini untuk memastikan semua ternak yang melintas di DIY telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
"Bila tidak menunjukkan dokumen persyaratan, maka hewan ternak yang dibawa ke DIY harusputar balik. Cuma kehati-hatian dan persyaratan itu paling tidak persyaratannya adalah surat keterangan sehat dari tempat asal harus benar- benar diperhatikan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Waduh! 2.000 Jemaah Calon Haji Jateng dan DIY Tertunda Keberangkatannya, Ini Penyebabnya
-
88 Ternak di Bantul Suspek PMK, 13 Dinyatakan Positif
-
DPR Cecar Mentan: Kenapa Pilih ke Brasil Ketimbang Australia yang Sudah Bebas PMK
-
Dalam Sebulan Kasus PMK di Lombok Tengah Melonjak Jadi 2984 Kasus, dari 1 Jadi 50 Desa
-
Mahasiswi Unisa Yogyakarta Klarifikasi Curhat Kateter Sebagai Edukasi, DPW PPNI DIY: Tindakannya Melanggar Kode Etik
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
BRI Peduli Fokuskan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera
-
Dirut PSIM Yogyakarta Dapat Kesempatan Belajar di NFL, Satu-satunya dari Indonesia
-
Hadirkan Perumahan Mewah di Tengah Kota Yogyakarta, Nirwana Villas Malioboro Pastikan Legalitas Aman
-
Konser "Jogja Hanyengkuyung Sumatra": Kunto Aji hingga Shaggydog Ikut Turun Gunung
-
Danantara dan BP BUMN Siagakan 1.000 Relawan untuk Tanggap Darurat