SuaraJogja.id - Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Dengan demikian, pekerjaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan bertambah.
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat ada 894 petugas yang meninggal dunia. Sedangkan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.
Oleh karena itu, KPU berupaya untuk mencegah petugas jatuh sakit ataupun meninggal dunia. Langkah yang dilakukan ialah menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi (sirekap) suara.
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan, telah melakukan evaluasi tentang petugas yang kelelahan ke KPU DIY dan diteruskan ke KPU pusat. Harapannya dengan aplikasi sirekap bisa meringankan tugas KPPS.
Baca Juga: Vakum 2 Tahun, Warga Kalisat Pandak Bantul Kembali Gelar Merti Dusun
"Kami sudah melakukan uji coba beberapa kali berkaitan dengan sistem sirekap. Dimungkinkan bagian dari terobosan untuk menghitung dan rekapitulasi secara elektronik dan real time," ujarnya, Minggu (5/6/2022).
"Sehingga tingkat kelelahan penyelenggara dalam proses penghitungan (suara) bisa diminimalisir. Itu salah satu upayanya," lanjut dia.
Selain itu, pada Pilkada 2020 juga sudah memberlakukan aturan yang mana usia maksimal petugas KPPS yaitu 50 tahun. Namun demikian, untuk pemilu dan pilkada 2024, jajarannya masih menunggu aturan lebih lanjut dari KPU pusat.
"Nanti akan ada aturan dari KPU tentang syarat-syarat KPPS. Umur petugas KPPS tidak boleh lebih dari 50 tahun dan tidak boleh penyakit komorbid seperti hipertensi atau jaring. Itu cukup efektif mengurangi risiko kelelahan," papar dia.
Ihwal pelaksanaan pemilu, katanya, mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pemilu. Sementara pelaksanaan Pilkada memakai UU nomor 10 tahun 2016.
Baca Juga: Dinas Pariwisata Bantul Tindaklanjuti Video Viral Wisatawan di Gumuk Pasir, Begini Hasilnya
"Di dalam UU nomor 10 tahun 2016 secara eksplisit disebutkan pelaksanaannya pada November 2024. Kalau pemilu sudah ditetapkan tanggalnya 14 Februari 2024."
Ia menambahkan, untuk tahapan pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022. Ini karena sesuai UU nomor 7 tahun 2017 Pemilu maka tahapan ditarik 20 bulan.
"Maka tahapan pemilu sudah bulan ini. Pada 24 Februari 2024 besok akan memilih lima jenis pemilihan yakni legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi kabupaten atau kota, dan pilpres," terangnya.
Berita Terkait
-
Cegah Polarisasi Seperti Pilpres 2014-2019, Koalisi PAN-Golkar Dan PPP Dorong Tiga Pasang Calon Presiden
-
Survei: Tiga Tokoh Dominasi Posisi Capres Pemilu 2024
-
Lebih dari 100 Orang di Makassar Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Hak Pilih Pada Pemilu 2024
-
PKS Pede Sikap Oposisinya Terhadap Pemerintah Jokowi-Maruf Bisa Dongkrak Suara di Pemilu 2024
-
Presiden Jokowi Himbau KPU Gunakan Produk Dalam Negeri untuk Pemilu 2024
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Mobil Bekas untuk Keluarga di Bawah Rp50 Juta: Kabin Luas, Cocok untuk Perjalanan Jauh
- Pemain Keturunan Medan Rp 3,4 Miliar Mirip Elkan Baggott Tiba H-4 Timnas Indonesia vs Jepang
- Keanehan Naturalisasi Facundo Garces ke Malaysia, Keturunan Malaysia dari Mana?
- 5 Rekomendasi Mobil SUV Bekas Bermesin Gahar tapi Murah: Harga Rp60 Jutaan Beda Tipis dengan XMAX
Pilihan
-
Update Market Value Pemain Timnas Indonesia H-1 Lawan Jepang, Siapa Melonjak?
-
7 Rekomendasi HP Murah dari Merek Underrated: RAM hingga 12 GB, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
-
9 Mobil Bekas Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta: Nyaman, Siap Angkut Banyak Keluarga
-
5 Mobil Bekas buat Touring: Nyaman Dalam Kabin Lapang, Tangguh Bawa Banyak Orang
-
6 Skincare Aman untuk Anak Sekolahan, Harga Mulai Rp2 Ribuan Bikin Cantik Menawan
Terkini
-
Cilok vs Otak Cerdas Anak: Wali Kota Yogyakarta Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Mandiri Sahabat Desa Fokus pada 200 Keluarga Risiko Stunting di Yogyakarta
-
Raja Ampat Darurat Tambang? KLHK Investigasi 4 Perusahaan, Kolam Jebol Hingga Izin Bodong
-
Rapat di Hotel Dibolehkan, PHRI DIY: Jangan Omon-Omon, Anggaran Mana?
-
Sinyal Hijau Mendagri: Pemda Boleh Gelar Acara di Hotel, Selamatkan Industri Pariwisata Sleman?