SuaraJogja.id - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad baru saja menyampaikan pernyataan yang kontroversial menyangkut Indonesia. Dalam acara organisasi non-pemerintah di bawah bendera Kongres Survival Melayu pada Minggu 19 Juni 2022 lalu, Mahathir menyebutkan Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pun angkat bicara mengenai hal itu. Haedar menyebutkan klaim Mahathir tersebut hanya memperkeruh hubungan kedua negara.
Sebagai tokoh mestinya Mahathir tidak membuat pernyataan yang meresahkan kedua negara. Kebalikannya para elit seharusnya menyampaikan pernyataan yang mengeratkan antarnegara, termasuk negara serumpun di ASEAN.
"Sebaiknya bangsa serumpun kita Indonesia, Malaysia bahkan dengan negara ASEAN, lebih memproduksi pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan, dan juga bahkan langkah-langkah yang semakin mengeratkan bangsa serumpun," ungkap Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (21/06/2022).
Baca Juga: Soal Klaim Kepulauan Riau, Ansar Ahmad Minta Mahathir Mohamad Kembali Pelajari Kedaulatan Negara
Haedar menyatakan, alih-alih memberikan pernyataan kontroversial, Malaysia semestinya membangun kerjasama yang makin konstruktif di ASEAN. Hal itu penting agar negara-negara ASEAN semakin kuat dan maju bersama karena setiap negara bisa saling menjaga keserumpunan ke arah yang lebih positif.
Malaysia dan Indonesia bisa berkaca dari pengalaman masa lalu. Alih-alih melakukan perpecahan yang membuat masalah baru dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, para elit harusnya memberikan contoh yang baik generasi muda.
"Cukup lah bagi generasi Indonesia maupun Malaysia [bila] pengalaman di masa lalu yang meninggalkan bekas yang tidak sederhana dalam relasi Indonesia-Malaysia. Itu pesan saya," ungkapnya.
Sebelumnya Mahathir dalam pidato yang disiarkan secara live streaming di Selangor, Malaysia mengungkapkan pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga untuk memenangkan kendali atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Borneo saat melawan Indonesia di Mahkamah Internasional (ICJ), sembari menyerahkan Pedra Branca ke Singapura.
Mahathir mengklaim Tanah Melayu sangatlah luas yang membentang dari Tanah Genting Kra di Thailand bagian selatan hingga ke Kepulauan Riau dan Singapura. Namun yang terjadi saat ini hanya terbatas di Semenanjung Melayu sehingga Malaysia seharusnya menuntut tidak hanya Pedra Branc, atau Pulau Batu Puteh untuk dikembalikan ke negara itu.
Malaysia, menurut Mahathir seharusnya juga menuntut kepemilikan Singapura dan Kepulauan Riau karena merupakan Tanah Melayu. Dia bertanya-tanya apakah Semenanjung Melayu akan menjadi milik orang lain di masa depan.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
DK PBB Gagal Sahkan Gencatan Senjata Gaza, Malaysia Beri Kecaman Keras
-
Ulasan Buku Ikan Selais dan Kuah Batu: Kisah Persahabatan Manusia dan Ikan
-
Marselino Ferdinan Diklaim Pemain dari Malaysia, Netizen Duga Akun Palsu
-
Ranking FIFA Timnas Indonesia Terjun Bebas dan Bisa Bikin Malu, Makanya Wajib Menang Lawan Arab Saudi
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025