Mobilitas Masyarakat Makin Dilonggarkan, Distributor Reagen di DIY Merugi 50 Persen Lebih

SuaraJogja.id - Pemerintah sejak beberapa bulan terakhir sudah melonggarkan mobilitas masyarakat pasca melandainya kasus COVID-19 di Indonesi. Bahkan rapid tes swab antigen maupun PCR tidak lagi menjadi syarat perjalanan transportasi publik.

Akibatnya distributor alat kesehatan (alkes) di DIY pun merugi hingga 50 persen lebih. Padahal di DIY ada lebih dari 70 distributor alkes yang mengambil reagen antigen dari produsen dari pusat.

"Penurunan rapid test secara persentase memang cukup besar sekitar 50 persen. Kalau dulu dalam satu minggu bisa menjual satu box reagen, maka saat ini sebulan  masih anteng-anteng aja [tidak terjual]," papar Ketua Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) DIY, Henry Indra Kristanto di Yogyakarta, Rabu (29/06/2022).

Meski mengalami kerugian, stok reagen untuk rapid tes antigen maupun PCR tetap disediakan. Sebab pandemi COVID-19 masih belum berakhir saat ini. Apalagi munculnya varian baru Omicron BA 4 dan BA 5 membuat kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk di DIY kembali meningkat.

Distributor dan produsen tidak akan mengurangi stok meski pesanan tidak sebanyak tahun lalu. Dengan demikian jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka bisa langsung dipesan tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat.

"Distributor tetap menyediakan kebutuhan bila sewaktu-waktu dibutuhkan," ujarnya.

Henry menambahkan, pemesanan reagen rapid tes antigen dan PCR lebih banyak dilakukan rumah sakit, puskemas dan klinik saat ini memang mengalami penurunan yang signifikan. Namun beberapa bulan terakhir permintaan justru bertambah banyak dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.

Program Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang mulai diberlakukan membuat perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berlomba-lomba membeli rapid tes antigen dan PCR. Mereka ingin memastikan setiap mahasiswa dan karyawan sehat dan tidak terpapar COVID-19.

"Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah memesan, kebanyakan dari dari fakultas-fakultas yang pesan," ujarnya.

Baca Juga: Status PPKM di DIY Turun Level, Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bantul Meningkat hingga 40 Persen

Sementara Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, Randy H Teguh mengungkapkan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan (kemenkes) diperkirakan dapat berdampak kontraproduktif terhadap  kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Bila terus dipertahankan, maka dikhawatirkan kebijakan-kebijakan tersebut akan menyebabkan  rendahnya realisasi pengadaan alat kesehatan buatan Indonesia.

"Padahal Presiden selalu menyerukan afirmasi untuk membeli produk dalam negeri, termasuk alat kesehatan," ujarnya.

Randy mencontohkan, persyaratan standar mutu alat kesehatan dari Kemenkes belum jelas. Direktorat Jenderal Falmakes menyatakan standar mutu alat kesehatan adalah Nomor Izin Edar.

Namun ternyata ada standar-standar tambahan yang diminta Rumah Sakit sebagai pengguna alkes pada saat pengadaan alkes. Karenanya Ditjen Falmakes diharapkan mengkoordinasi dan memvalidasi standar-standar tersebut karena standar mutu alkes memang seharusnya diterbitkan melalui suatu telaah ilmiah yang ketat dengan melibatkan lembaga-lembaga yang kompeten.

"Jadi bukan hanya atas dasar permintaan satu atau dua pihak," tandasnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi