Terkait Kebijakan MyPertamina, Hiswana Migas DIY Soroti Kesiapan Operator di Lapangan

SuaraJogja.id - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY memastikan operasional tidak akan terganggu dengan aturan baru MyPertamina yang segera diterapkan. Namun pihaknya justru menyoroti pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat bawah. 

Ketua Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY Siswanto menyebut persoalan kesiapan operator pelayanan memang harus diperhatikan. Sebab nantinya mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

"Kalau mengganggunya sih tidak. Cuma permasalahannya sekarang itu ditingkat bawah operator itu gimana nanti untuk membedakan atau menolak seandainya ada orang yang ngeyel tetep mau beli pertalite itu," kata Siswanto saat dihubungi awak media, Kamis (30/6/2022)

"Masalahnya kan mesti banyak orang-orang yang sekarang ini yang pada ngeyel. Jadi itukan merepotkan operator kan," sambungnya. 

Baca Juga: Beli Pertalite dan Solar Harus Pakai MyPertamina, Hiswana Migas DIY Beri Respon Ini

Disampaikan Siswanto, pihaknya sendiri memahami maksud dan tujuan baik dari kebijakan ini. Salah satunya untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Sebab tidak dipungkiri saat ini banyak masyarakat yang tergolong mampu justru ikut memanfaatkan subsidi tersebut. Sehingga masyarakat yang lebih membutuhkan malah makin sulit mendapatkannya.

"Kan saat sekarang ini banyak orang-orang yang mobilnya bagus yang mestinya pakai Pertamax tapi kok menggunakan Pertalite. Nah dalam kaitan ini mungkin pemerintah mau menyaring pengguna kendaraan itu," tuturnya. 

Upaya penyaringan itu juga dipercaya akan dapat membantu mengurangi beban APBN. Terlebih setelah masyarakat beralih ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.

Sebab, kata Siswanto, kenaikan penggunaan Pertalite cukup signifikan yakni mencapai 75 persen. Sehingga kebijakan ini diharapkan bisa meringankan hal tersebut.

Baca Juga: Masyarakat Dikhawatirkan Beralih ke Gas LPG Subsidi, Begini Respons Hiswana Migas DIY

"Ini yang dianggap pemerintah, Pertalite kok kenaikannya cukup tinggi. Sehingga kalau ini dibiarkan tentunya akan menambah dana subsidi untuk Pertalite sehingga akan membebani APBN," terangnya.