Etalase Taman Batu Ngingrong Terbengkalai sejak Pandemi, Gunungkidul Usulkan Anggaran Pemeliharaan

SuaraJogja.id - Akibat pandemi Covid-19, Etalase Taman Batu Ngingrong menjadi terbengkalai. Untuk itu, Pemkab Gunungkidul akan melakukan pemeliharaan.

Gunung Sewu ditetapkan sebagai geopark oleh UNESCO, sehingga menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG).

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Muhamad Arif Aldian di Gunungkidul, Selasa, mengatakan aktifitas Etalase Taman Batu Ngingrong terbatas karena pandemi yang mengakibatkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, butuh perbaikan.

"Kami mengusulkan anggaran pemeliharaan untuk tahun depan," kata Arif Aldian.

Baca Juga: PPKM Level 4, Dispar Gunungkidul Tetap Wajibkan Protokol Kesehatan di Objek Wisata

Untuk diketahui, proyek pembangunan Etalase Taman Batu Ngingrong digarap sejak 2015 dan menelan anggaran hingga mencapai Rp5 miliar. Saat ini, bangunan terkesan mangkrak. Pada APBD murni dan Perubahan 2022, Etalase Taman Batu tidak masuk dalam salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

"Lampu penerangan bermasalah. Kerusakan fasilitas lain juga sudah kami sampaikan ke dinas pariwisata," kata seorang penjaga Etalase Taman Batu Ngingrong, Anggit.

Sementara itu, General Manajer (GM) Gunung Sewu Budi Martono mengatakan tidak mudah memperoleh kepercayaan badan dunia dan ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Karena itu dalam mempertahankannya diperlukan komitmen bersama.

"Revalidasi status keanggotaan Geoprak Gunung Sewu di UGG dilaksanakan tahun depan," kata Budi Martono.

Geopark Gunung Sewu terletak di tiga kabupaten meliputi Gunungkidul (DIY), Wonogiri (Jawa Tengah), dan Pacitan (Jawa Timur). Ditetapkan menjadi geopark nasional pada 13 Mei 2013 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia.

Baca Juga: Mengenal Gua Batu Hapu, Situs Geologi Purba yang Ada di Kalimantan Selatan

Di Gunungkidul ada Etalase Taman Bumi Ngingrong. Bermacam-macam jenis batuan di Gunungkidul ada dipajang di sana. Progres pembangunannya terhenti akibat pandemi COVID-19. Refocusing anggaran memaksa pemerintah daerah memangkas kebutuhan anggaran.