SuaraJogja.id - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY menggali informasi secara keseluruhan rentetan kejadian dalam kasus dugaan pemaksaan memakai jilbab kepada seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan hingga berujung depresi. Didapati memang ada atribut hingga program-program keagamaan yang masif di sekolah tersebut.
Ketua Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY Budhi Masturi menuturkan sejak awal memang diketahui sekolah tersebut memiliki cukup banyak program keagamaan. Selain mata pelajaran agama, ada pula program tadarus dengan berbagai bentuknya.
Mulai dari kegiatan tadarus sentral yang dipandu oleh seorang yang mengaji dari ruang wakil kepala sekolah dan setiap anak mengikuti dari masing-masing kelas yang sudah diberi speaker. Ada juga tadarus yang sifatnya diberi target membaca satu minggu dua juz.
"Kemudian kami coba mengklarifikasi kenapa sekolah membuat program seperti itu. Rupanya mereka membuat program-program seperti itu untuk mengantisipasi proses penilaian akreditasi," ungkap Budi kepada awak media, Kamis (4/8/2022).
Pihaknya, yang telah mengecek panduan akreditasi itu, memang menemukan poin dengan salah satu parameternya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah/madrasah. Di sana juga sudah ada instrumen-instrumennya.
"Walaupun agak berbeda sebenarnya instrumennya dari yang ada di sini (panduan akreditasi) dengan yang diterjemahkan mereka (SMAN 1 Banguntapan)," ucapnya.
Berbagai kegiatan itu yang kemudian menjadi materi yang dilaporkan pada saat akreditasi. Biasanya laporan itu akan disampaikan dalam bentuk lampiran foto kegiatan-kegiatan keagamaan itu.
"Kalau seperti ini kita sudah mulai dapat benang merah ini kenapa masif. Ya meskipun kalau kita baca parameter yang lebih rinci itu agak berbeda memang. Jadi bisa jadi ini kekeliruan membaca parameter. Tapi sejauh ini dengan adanya lampiran bukti-bukti itu ada penilaian bagus itu," paparnya.
Hubungannya dengan penggunaan identitas keagamaan masuk ke penilaian akreditasi itu atau tidak, kata Budhi, pihaknya mendapatkan penjelasan bahwa hal tersebut berkaitan.
"Apakah itu kemudian dalam rangka memenuhi ini (akreditasi) atau ada aturan lain. Itu yang masih kita teliti lebih lanjut. Ini temuan baru. Sebab bisa jadi langsung tidak langsung ada kontribusinya ini. Dari sistemnya akan kita lihat," terangnya.
Berita Terkait
-
Buntut Dugaan Siswi Dipaksa Guru Pakai Hijab, Fraksi PDIP DPRD DKI Panggil Disdik Hari Ini
-
5 Fakta Seputar Sri Sultan HB X Nonaktifkan Kepsek dan Tiga Guru SMAN 1 Banguntapan
-
Heboh Siswi Dipaksa Pakai Jilbab, Ini Aturan Berpakaian Siswa Menurut Permendikbud Nomor 45
-
Bantah Guru Sekolah di Jakarta Barat Paksa Siswi Berhijab, Disdik: Itu Lagi Kegiatan Baca Alquran
-
Disdikpora DIY Sebut SMAN 1 Banguntapan Bantah Paksa Siswi Pakai Jilbab: Cuma Mencontohkan
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
-
Klasemen Terbaru: Timnas Indonesia U-17 Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia U-17
Terkini
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir
-
Tren Kunjungan Meningkat, Jip Wisata Lereng Merapi Masih Jadi Alternatif Liburan saat Lebaran 2025
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil