KPK Keluarkan Rekomendasi ke PTN Soal Perbaikan Tata Kelola Jalur Mandiri, Rektor UGM: Akuntabilitas Itu Penting

SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di tiap perguruan tinggi negeri (PTN). 

Rekomendasi itu menyusul munculnya penyelewengan aturan pengumpulan dana dari calon mahasiswa baru, oleh rektor Universitas Lampung (Unila), yang diketahui lewat operasi tangkap tangan (OTT), diumumkan kepada publik beberapa hari lalu. 

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof.dr.Ova Emillia mengatakan bahwa sebetulnya, tata kelola dalam pelaksanaan Jalur Mandiri penerimaan mahasiswa baru (PMB) di tiap PTN sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi.

Misalnya terkait kuota sebanyak 40% bagi PTN dan 50% untuk PTNBH (PTN Badan Hukum). 

Baca Juga: Ova Emilia Resmi Dilantik Jadi Rektor UGM Periode 2022-2027

Menurut Ova, tentunya Permen itu memberikan diskresi kepada PTN, karena bagaimanapun PTN mempunyai misi menyejahterakan rakyat. 

"Yang tertulis di dalam rekomendasi KPK itu tentunya sebagai rekomendasi yang baik. Artinya begini, misalnya dia [KPK] menganjurkan agar akuntabel, itu suatu hal yang memang transparan, ya itu memang perlu disampaikan," kata dia, kala dihubungi wartawan, Rabu (24/8/2022). 

Tujuannya, supaya jangan sampai orang tidak tahu tentang prosedur itu secara terbuka, lanjut Ova. 

"Akuntabilitas itu penting. Jadi supaya orang itu tahu apa yang akan dilalui. Tentunya untuk tetap menjaga kepantasan dan marwah institusi itu sendiri," terang rektor yang dilantik 27 Mei 2022 ini. 

Ditanyai soal langkah khusus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lewat penyediaan laman jejaring (website), Ova menyatakan hal itu sudah dilakukan oleh UGM. Demikian juga oleh masing-masing kampus lainnya, tentu sudah memilikinya pula. Laman dimaksud juga sudah memuat tata cara yang berlaku. 

Baca Juga: Tidak Lagi Jabat Rektor UGM, Panut Mulyono Pertimbangkan Bila Ada Tawaran Menteri

"Apa yang tertulis, itu yang dilakukan. Itu yang kami katakan bahwa sudah transparan. Kalau ada hal yang tidak tertulis dan ternyata ada dilakukan, nah itu kan suatu hal yang perlu dipertanyakan," tutur dia.