Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Wahyu Turi Krisanti
Selasa, 13 September 2022 | 08:25 WIB
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. - (SuaraJogja.id/Rahmat Jiwandono)

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul telah mempersiapkan penyisihan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan digunakan sebagai bantalan sosial

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan penyisihan DAU triwulan keempat 2022 sebesar Rp4,5 milyar yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak pandemi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Sudah kita rencanakan penyisihan 2 persen dari DAU, kira-kira Rp4,5 milyar yang akan kita gunakan sebagai bantalan sosial untuk menanggulangi dampak pandemi terutama masyarakat kelompok rentan," kata Halim, Senin (12/9/2022).

Pihaknya mengatakan besaran anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan dalam menanggulangi dampak inflasi serta pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang belum mendapatkan BLT.

Baca Juga: Bantu Masyarakat Antisipasi Harga Naik, Bantul Manfaatkan Lahan Pekarangan untuk Ditanami Cabai dan Bawang

"Itu nanti ada beberapa kegiatan yang kita biayai dari penyisihan 2 persen DAU itu, diantaranya bansos bagi warga yang belum mendapatkan jatah BLT dari pemerintah pusat, juga untuk padat karya," paparnya.

Halim mengatakan penyisihan DAU sebesar 2 persen tersebut sudah sesuai arahan dari pemerintah pusat dimana dana tersebut dikirim setiap bulannya.

"DAU dikirim tiap bulan, triwulan keempat itu Oktober, November, Desember sisanya memang sedikit dan dimandatkan hanya 2 persen," imbuhnya.

Selain dari DAU Pemerintah Daerah, program lain berkaitan dengan bantalan sosial juga akan mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

"Desa juga akan membuat bantalan sosial dari APBDes," katanya.

Baca Juga: Bantalan Sosial BBM segera Dibagikan, Pemkab Bantul Wajibkan Warganya sudah Divaksin Covid-19

Sementara alokasi penyisihan DAU selanjutnya atau di tahun depan pihaknya mengaku belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat.

"Kita menunggu instruksi dari pusat, instruksinya tahun ini dulu nanti lihat perkembangan inflasi," tutupnya.

Load More