SuaraJogja.id - Sebanyak 32 rektor atau pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Yogyakarta menyatakan seruan moral tentang pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi. Hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama jelang tahun politik pada 2024 mendatang.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia yang membacakan seruan bertajuk Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat itu mengatakan bahwa banyak refleksi yang bisa diambil di usia Indonesia yang menginjak 77 tahun. Tak memungkiri juga ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ada banyak cara untuk bisa membantu mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, termasuk dengan peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan, penegakan hukum dan pengawalan demokrasi yang bermartabat.
"Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa," kata Ova di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (17/9/2022).
Baca Juga: Setuju Usulan Nomor Urut Parpol Pemilu Tidak Berubah, Begini Penjelasan Politisi PKB Syaiful Huda
Ova menyampaikan bahwa pada tahun 2024 nanti, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai perjuangan kebangsaan dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia.
"Jika berlangsung dengan baik akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa," tegasnya.
Berangkat dari kesadaran tersebut, para rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyerukan 10 poin penting yang patut menjadi perhatian. Terkhusus dalam mengarungi Pemilu serentak mendatang.
Pertama dengan mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai media pendidikan politik. Guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.
Kedua menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia. Serta tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
"Ketiga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu," terangnya.
Berita Terkait
-
Temui Pramono, Petinggi Muhammadiyah Curhat Mau Bangun Kampus Baru di Jakbar
-
Dipermudah Pramono, Mahasiswa Penerima KJMU Hanya Sekali Daftar Sampai Lulus
-
Bantah Dukung 02, Larissa Chou Tegas Tak Pernah Kampanyekan Paslon Mana Pun
-
Daftar 10 Prodi Paling Ketat di SNBP 2025: Ilmu Komunikasi UNJ dan Keperawatan UNS Urutan Pertama
-
Komisi X DPR RI soal Disertasi Bahlil Terancam Dicabut: Ini Masalah Serius di Perguruan Tinggi
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
-
Aspirasi Tersampaikan, Ini Momen Aksi TPUA di Rumah Jokowi Dikawal Humanis Polresta Solo
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu