SuaraJogja.id - Wacana pembukaan akses data pribadi warga negara Indonesia kepada Amerika Serikat (AS) dinilai akan merugikan kedaulatan digital negara ini.
Sebab mestinya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Selama ini meski kerangka hukum perlindungan data sudah ada, implementasinya masih lemah dan harus segera diperkuat," papar Executive Secretary Center for Digital Society (CfDS) UGM, Syafia Tania dikutip, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, permintaan data AS akan berdampak luas terhadap kedaulatan digital Indonesia. Karenanya perlu pengawasan yang ketat.
"Ini yang perlu kita telisik secara detail, bagaimana pernyataannya, dan bagaimana peraturan perundangan kita bisa mengatur atau melindungi data diri publik," ungkapnya.
Tania menyatakan, pemahaman masyarakat tentang data pribadi masih minim. Ketika CFDS melakukan riset perlindungan data pribadi di tengah publik, masih banyak pertanyaan yang muncul.
Banyak publik yang bahkan belum mengetahui apa itu data pribadi. Hal ini mestinya menjadi catatan penting pemerintah alih-alih sekedar menyerahkannya pada Trump.
"Sebelum kita jauh melangkah ke sana, edukasi dan penguatan pemahaman publik terkait data pribadi ini justru jadi poin yang harus kita kuatkan dulu. Harus dipastikan sehingga ketika nantinya memang ada proses transfer data atau sejenisnya, kita sudah punya fondasi yang kuat terkait penerapan perlindungan data pribadi," ujar dia.
Syafia menyebut, pemerintah tidak boleh mengorbankan kedaulatan digital hanya demi keuntungan jangka pendek.
Baca Juga: Misteri Kemeja Putih Jokowi di Reuni UGM: Panitia Angkat Bicara!
Data pribadi warga negara adalah aset strategis yang harus dijaga.
"Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk melindungi data publik. Pastikan data apa saja yang bisa dikelola dan yang tidak boleh diberikan ke pihak asing," ungkapnya.
Sementara peneliti CfDS UGM, Bangkit Adiwibuna mengungkapkan Indonesia adalah pasar strategis yang menarik bagi AS, khususnya di tengah persaingan dengan China di kancah global.
Akses terhadap data pribadi penduduk Indonesia akan membuat AS jauh lebih mudah memahami lanskap pasar, preferensi penduduk, hingga produk yang bisa dijual.
"Indonesia tentu jadi pasar yang menarik bagi Amerika di tengah persaingannya dengan China di kancah perdagangan global saat ini," paparnya.
Bangkit menambahkan, data pribadi warga Indonesia memiliki nilai yang sangat besar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
- Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet
- Pemain Keturunan Purwokerto Tiba di Indonesia, Diproses Naturalisasi?
Pilihan
-
Daftar 5 Mobil Bekas yang Harganya Nggak Anjlok, Tetap Cuan Jika Dijual Lagi
-
Layak Jadi Striker Utama Persija Jakarta, Begini Respon Eksel Runtukahu
-
8 Rekomendasi HP Murah Anti Air dan Debu, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
Fenomena Rojali dan Rohana Justru Sinyal Positif untuk Ekonomi Indonesia
-
5 Rekomendasi HP 5G Xiaomi di Bawah Rp 4 Juta, Harga Murah Spek Melimpah
Terkini
-
Efek Prabowo: Pacuan Kuda Meledak! Harga Kuda Pacu Tembus Miliaran
-
Bahaya di Balik Kesepakatan Prabowo-Trump: Data Pribadi WNI Jadi Taruhan?
-
Dampak Larangan Study Tour: Keraton Jogja Ubah Haluan, Tawarkan Wisata yang Bikin Anak Betah
-
Fakta Sebenarnya Jurusan Jokowi di UGM: Bukan Teknologi Kayu? Teman Kuliah Ungkap Ini
-
Misteri Kemeja Putih Jokowi di Reuni UGM: Panitia Angkat Bicara!