SuaraJogja.id - Wacana pembukaan akses data pribadi warga negara Indonesia kepada Amerika Serikat (AS) dinilai akan merugikan kedaulatan digital negara ini.
Sebab mestinya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Selama ini meski kerangka hukum perlindungan data sudah ada, implementasinya masih lemah dan harus segera diperkuat," papar Executive Secretary Center for Digital Society (CfDS) UGM, Syafia Tania dikutip, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, permintaan data AS akan berdampak luas terhadap kedaulatan digital Indonesia. Karenanya perlu pengawasan yang ketat.
"Ini yang perlu kita telisik secara detail, bagaimana pernyataannya, dan bagaimana peraturan perundangan kita bisa mengatur atau melindungi data diri publik," ungkapnya.
Tania menyatakan, pemahaman masyarakat tentang data pribadi masih minim. Ketika CFDS melakukan riset perlindungan data pribadi di tengah publik, masih banyak pertanyaan yang muncul.
Banyak publik yang bahkan belum mengetahui apa itu data pribadi. Hal ini mestinya menjadi catatan penting pemerintah alih-alih sekedar menyerahkannya pada Trump.
"Sebelum kita jauh melangkah ke sana, edukasi dan penguatan pemahaman publik terkait data pribadi ini justru jadi poin yang harus kita kuatkan dulu. Harus dipastikan sehingga ketika nantinya memang ada proses transfer data atau sejenisnya, kita sudah punya fondasi yang kuat terkait penerapan perlindungan data pribadi," ujar dia.
Syafia menyebut, pemerintah tidak boleh mengorbankan kedaulatan digital hanya demi keuntungan jangka pendek.
Baca Juga: Misteri Kemeja Putih Jokowi di Reuni UGM: Panitia Angkat Bicara!
Data pribadi warga negara adalah aset strategis yang harus dijaga.
"Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk melindungi data publik. Pastikan data apa saja yang bisa dikelola dan yang tidak boleh diberikan ke pihak asing," ungkapnya.
Sementara peneliti CfDS UGM, Bangkit Adiwibuna mengungkapkan Indonesia adalah pasar strategis yang menarik bagi AS, khususnya di tengah persaingan dengan China di kancah global.
Akses terhadap data pribadi penduduk Indonesia akan membuat AS jauh lebih mudah memahami lanskap pasar, preferensi penduduk, hingga produk yang bisa dijual.
"Indonesia tentu jadi pasar yang menarik bagi Amerika di tengah persaingannya dengan China di kancah perdagangan global saat ini," paparnya.
Bangkit menambahkan, data pribadi warga Indonesia memiliki nilai yang sangat besar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Transjakarta Resmi Hapus 3 Rute Bus Penghubung Rusun, Warga Diminta Pakai Rute Alternatif
- 5 Novel Sejarah untuk Menelusuri Jejak G30S/PKI, Jangan Lupakan Masa Lalu!
- Perbedaan Pompa Air Jet Pump vs Pompa Celup Submersible untuk Sumur Dalam, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
Terkini
-
Tangani Korban Bencana, PABI Akui Dokter Bedah Masih Terkendala Persebaran yang Belum Merata
-
Kerahkan Belasan Armada Damkar, Kebakaran Hamzah Batik Malioboro Padam Setelah 3 Jam
-
Toko Hamzah Batik Malioboro Terbakar Dini Hari, Saksi Sempat Dengar Suara Ledakan
-
Elektabilitas PPP Cuma 1,9 Persen, Mardiono Singgung 'Kecelakaan Politik' 2024
-
Wacana Capres Harus Didukung 2 Fraksi DPR, PPP Soroti Keterwakilan Suara Rakyat