SuaraJogja.id - Wacana pembukaan akses data pribadi warga negara Indonesia kepada Amerika Serikat (AS) dinilai akan merugikan kedaulatan digital negara ini.
Sebab mestinya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Selama ini meski kerangka hukum perlindungan data sudah ada, implementasinya masih lemah dan harus segera diperkuat," papar Executive Secretary Center for Digital Society (CfDS) UGM, Syafia Tania dikutip, Minggu (27/7/2025).
Menurutnya, permintaan data AS akan berdampak luas terhadap kedaulatan digital Indonesia. Karenanya perlu pengawasan yang ketat.
"Ini yang perlu kita telisik secara detail, bagaimana pernyataannya, dan bagaimana peraturan perundangan kita bisa mengatur atau melindungi data diri publik," ungkapnya.
Tania menyatakan, pemahaman masyarakat tentang data pribadi masih minim. Ketika CFDS melakukan riset perlindungan data pribadi di tengah publik, masih banyak pertanyaan yang muncul.
Banyak publik yang bahkan belum mengetahui apa itu data pribadi. Hal ini mestinya menjadi catatan penting pemerintah alih-alih sekedar menyerahkannya pada Trump.
"Sebelum kita jauh melangkah ke sana, edukasi dan penguatan pemahaman publik terkait data pribadi ini justru jadi poin yang harus kita kuatkan dulu. Harus dipastikan sehingga ketika nantinya memang ada proses transfer data atau sejenisnya, kita sudah punya fondasi yang kuat terkait penerapan perlindungan data pribadi," ujar dia.
Syafia menyebut, pemerintah tidak boleh mengorbankan kedaulatan digital hanya demi keuntungan jangka pendek.
Baca Juga: Misteri Kemeja Putih Jokowi di Reuni UGM: Panitia Angkat Bicara!
Data pribadi warga negara adalah aset strategis yang harus dijaga.
"Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk melindungi data publik. Pastikan data apa saja yang bisa dikelola dan yang tidak boleh diberikan ke pihak asing," ungkapnya.
Sementara peneliti CfDS UGM, Bangkit Adiwibuna mengungkapkan Indonesia adalah pasar strategis yang menarik bagi AS, khususnya di tengah persaingan dengan China di kancah global.
Akses terhadap data pribadi penduduk Indonesia akan membuat AS jauh lebih mudah memahami lanskap pasar, preferensi penduduk, hingga produk yang bisa dijual.
"Indonesia tentu jadi pasar yang menarik bagi Amerika di tengah persaingannya dengan China di kancah perdagangan global saat ini," paparnya.
Bangkit menambahkan, data pribadi warga Indonesia memiliki nilai yang sangat besar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- 10 Sepeda Polygon Terbaik untuk Harian, dari Murah hingga Premium
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Ricuh Demo Hari Pahlawan di Jogja, Polisi Temukan Bom Molotov hingga Sajam, 1 Orang Jadi Tersangka
-
CCTV Lumpuh Empat Hari Terakhir, Pemda DIY Klaim Ada Ancaman Siber
-
UGM Kecam Kekerasan Saat Aksi, Ova: Kritik Bukan Ancaman bagi Demokrasi
-
Patriot UGM Kenalkan Teknologi Pascapanen Berbasis Tenaga Surya di Muting
-
Meramu Puisi Sindhunata Menjadi Rima Hip-Hop: JHF Bersiap Luncurkan Album Baru 'Banyu Geni'