SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, menerima 18 aduan masyarakat terkait pencatutan keanggotaan partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024 yang tengah dalam proses klarifikasi.
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengatakan pencatutan itu diketahui saat mereka mengecek lewat situs Info Pemilu 2024.
"Bagi masyarakat silakan mengecek ke situs Info Pemilu 2024, bila namanya tercantum dan merugikan, silakan lapor ke Bawaslu Gunungkidul," kata Tri Asmiyanto, Kamis (29/9/2022).
Ia mengatakan belasan warga ini mengklaim bukan merupakan anggota parpol sehingga melaporkan keberatan ke Bawaslu Gunungkidul. Langkah tindak lanjut dilakukan setelah laporan diterima. Sejauh ini ada enam laporan yang sudah diklarifikasi. Proses klarifikasi dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul.
Baca Juga: Tujuh Warga Subang Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol
"Klarifikasi dilakukan dengan perwakilan parpol peserta pemilu di Gunungkidul," kata dia.
Tri Asmiyanto mengatakan cara Pengecekan dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam kolom yang disediakan. Setelah diproses, akan keluar informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai anggota parpol peserta Pemilu 2024 atau tidak.
Bawaslu Gunungkidul sudah membuka posko pengaduan masyarakat terkait verifikasi keanggotaan parpol ini. Posko pengaduan masih dibuka hingga tahapan verifikasi peserta pemilu selesai.
"Jadi kemungkinan akan ada tambahan aduan dari masyarakat terkait keanggotaan parpol ini," kata Tri.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan selain aduan pencatutan keanggotaan parpol, Bawaslu Gunungkidul juga menangani keanggotaan parpol ganda.
Baca Juga: Dicatut Namanya Sebagai Anggota Parpol, Sebanyak 16 Orang Mengadu ke Bawaslu Sleman
Sejauh ini ada 97 nama ganda dari keanggotaan 13 parpol calon peserta Pemilu 2024 di Gunungkidul. Pihaknya tengah melakukan klarifikasi terkait temuan tersebut.
"Sejauh ini ada 23 nama yang dinyatakan memenuhi syarat dari delapan parpol, kami masih menunggu proses perbaikan data dari parpol," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dilaporkan Gegara Guyon soal Janda Kaya dan Rasul, Suswono Mangkir Panggilan Baswaslu: Saya Gak Tahu
-
Amelia Nasdem Minta TNI Harus Fokus Pertahanan, Jangan Terlibat Penanganan Kasus Sipil
-
Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Kades di Tapsel Dukung Bobby Nasution ke Bawaslu Sumut
-
Oknum Polisi Ditpolairud yang Aniaya Warga Hingga Tewas Ditahan di Polda Banten
-
Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhi Sanksi Peringatan Keras ke 3 Penyelenggara Pemilu, Siapa Saja?
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
-
Tersangka Kasus Judol Bisa Kerja Padahal Tak Lulus Seleksi, SOP Komdigi Kini Diusut Polisi
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab