SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan okupansi hotel di wilayahnya mencapai angka 90 persen pada akhir tahun ini. Hal itu dinilai akan berguna sebagai tabungan menghadapi ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 mendatang.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono tidak memungkiri bahwa ancaman krisis ekonomi global tahun 2023 nanti terus menghantui sektor pariwisata. Mengingat akan berpotensi juga berdampak pada daya beli masyarakat.
"Akhir tahun kita targetkan 90 persen. Ini reservasi sudah 70 persen, tinggal menggenjot. Tapi kita masih terbayang-bayang dengan 2023 ya. Jadi krisis moneter, krisis global ini menghantui kita, otomatis kan daya beli masyarakat berkurang. Maka kita ingin genjot diakhir 2022 ini untuk tabungan menghadapi 2023," kata Deddy saat dihubungi awak media, Rabu (26/10/2022).
Disampaikan Deddy, berbagai upaya saat ini terus digencarkan oleh PHRI DIY. Termasuk dengan melakukan promosi yang cukup masif ke berbagai daerah.
Walaupun memang promosi itu baru sebatas menjangkai pasar lokal atau nusantara saja. Namun hal itu tetap dinilai penting untuk mendongkrak angka okupansi di DIY.
Ia menilai bahwa peran pemerintah belum cukup maksimal dalam memberikan berbagai bantuan. Khususnya bagi sektor pariwisata di bidang hotel dan restoran.
"Ya kalau kita rasakan ada tapi belum signifikan masih perlu bantuan yang maksimal. Sementara kita promosi ya masih promosi sendiri. Memang ada kabupaten kota yang juga menggandeng kita tapi belum signifikan," tuturnya.
PHRI DIY berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu sektor pariwisata agar bisa terus bangkit. Selain pada pasca pandemi Covid-19 juga untuk mendongkrak kegiatan pariwisata pada 2023 nanti.
"Nah ini mohon ditingkatkan lagi untuk menghadapi krisis moneter ini. Selain itu kebijakan-kebijakan yang mendukung langkah-langkah kita untuk bisa bertahan," ujarnya.
Baca Juga: PHRI DIY: Pasal Perzinahan di RUU KUHP Kontraproduktif dengan Upaya Membangkit Sektor Pariwisata
Bantuan itu, kata Deddy bisa berupa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semua pihak di sektor pariwisata. Bukan justru mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontrakdiksi.
"Jadi kami PHRI DIY sangat memohon dengan menghadapi ini kebijakan ini yang jelas, yang jelas mendukung pariwisata khususnya PHRI. Kalau itu sudah ada itu multiplayer efeknya akan luas kok, masyarakat juga akan merasakan itu," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Gustan Ganda di Sidang Tipikor: Dana Hibah Pariwisata Bukan Strategi Pemenangan Pilkada Sleman 2020
-
UU Keistimewaan DIY Tinggal Cerita Sejarah, GKR Hemas Desak Masuk Pembelajaran Sekolah
-
PSIM Yogyakarta Lepas Kasim Botan, Manajer Tim Spill Pemain Asing Baru
-
Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Akademisi Nilai Menteri Sarat Kritik Layak Jadi Evaluasi
-
Tampil Gaya dengan Budget Rp80 Jutaan: 3 Mobil Bekas 'Aura Masa Kini' yang Wajib Dilirik!