SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan okupansi hotel di wilayahnya mencapai angka 90 persen pada akhir tahun ini. Hal itu dinilai akan berguna sebagai tabungan menghadapi ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 mendatang.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono tidak memungkiri bahwa ancaman krisis ekonomi global tahun 2023 nanti terus menghantui sektor pariwisata. Mengingat akan berpotensi juga berdampak pada daya beli masyarakat.
"Akhir tahun kita targetkan 90 persen. Ini reservasi sudah 70 persen, tinggal menggenjot. Tapi kita masih terbayang-bayang dengan 2023 ya. Jadi krisis moneter, krisis global ini menghantui kita, otomatis kan daya beli masyarakat berkurang. Maka kita ingin genjot diakhir 2022 ini untuk tabungan menghadapi 2023," kata Deddy saat dihubungi awak media, Rabu (26/10/2022).
Disampaikan Deddy, berbagai upaya saat ini terus digencarkan oleh PHRI DIY. Termasuk dengan melakukan promosi yang cukup masif ke berbagai daerah.
Walaupun memang promosi itu baru sebatas menjangkai pasar lokal atau nusantara saja. Namun hal itu tetap dinilai penting untuk mendongkrak angka okupansi di DIY.
Ia menilai bahwa peran pemerintah belum cukup maksimal dalam memberikan berbagai bantuan. Khususnya bagi sektor pariwisata di bidang hotel dan restoran.
"Ya kalau kita rasakan ada tapi belum signifikan masih perlu bantuan yang maksimal. Sementara kita promosi ya masih promosi sendiri. Memang ada kabupaten kota yang juga menggandeng kita tapi belum signifikan," tuturnya.
PHRI DIY berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu sektor pariwisata agar bisa terus bangkit. Selain pada pasca pandemi Covid-19 juga untuk mendongkrak kegiatan pariwisata pada 2023 nanti.
"Nah ini mohon ditingkatkan lagi untuk menghadapi krisis moneter ini. Selain itu kebijakan-kebijakan yang mendukung langkah-langkah kita untuk bisa bertahan," ujarnya.
Baca Juga: PHRI DIY: Pasal Perzinahan di RUU KUHP Kontraproduktif dengan Upaya Membangkit Sektor Pariwisata
Bantuan itu, kata Deddy bisa berupa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semua pihak di sektor pariwisata. Bukan justru mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontrakdiksi.
"Jadi kami PHRI DIY sangat memohon dengan menghadapi ini kebijakan ini yang jelas, yang jelas mendukung pariwisata khususnya PHRI. Kalau itu sudah ada itu multiplayer efeknya akan luas kok, masyarakat juga akan merasakan itu," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
DPRD Kritik Kesiapan Liburan di Jogja, Wisatawan Terancam Kesulitan Akses ke Malioboro
-
Kolaborasi Positif Mandiri Jogja Marathon 2026: Dari Lintasan Lari untuk Kesejahteraan Masyarakat
-
Dana Keistimewaan Disunat Rp200 Miliar, Proyek Alun-alun Pakualaman Jadi Korban
-
Intel Nekat Masuk UMY Usai Demo, Ratusan Mahasiswa Kepung dan Amankan Anggota Polda DIY
-
Muhammadiyah Desak Pembenahan Total Program MBG di Tengah Gelombang Kritik