SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan okupansi hotel di wilayahnya mencapai angka 90 persen pada akhir tahun ini. Hal itu dinilai akan berguna sebagai tabungan menghadapi ancaman resesi ekonomi di tahun 2023 mendatang.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono tidak memungkiri bahwa ancaman krisis ekonomi global tahun 2023 nanti terus menghantui sektor pariwisata. Mengingat akan berpotensi juga berdampak pada daya beli masyarakat.
"Akhir tahun kita targetkan 90 persen. Ini reservasi sudah 70 persen, tinggal menggenjot. Tapi kita masih terbayang-bayang dengan 2023 ya. Jadi krisis moneter, krisis global ini menghantui kita, otomatis kan daya beli masyarakat berkurang. Maka kita ingin genjot diakhir 2022 ini untuk tabungan menghadapi 2023," kata Deddy saat dihubungi awak media, Rabu (26/10/2022).
Disampaikan Deddy, berbagai upaya saat ini terus digencarkan oleh PHRI DIY. Termasuk dengan melakukan promosi yang cukup masif ke berbagai daerah.
Walaupun memang promosi itu baru sebatas menjangkai pasar lokal atau nusantara saja. Namun hal itu tetap dinilai penting untuk mendongkrak angka okupansi di DIY.
Ia menilai bahwa peran pemerintah belum cukup maksimal dalam memberikan berbagai bantuan. Khususnya bagi sektor pariwisata di bidang hotel dan restoran.
"Ya kalau kita rasakan ada tapi belum signifikan masih perlu bantuan yang maksimal. Sementara kita promosi ya masih promosi sendiri. Memang ada kabupaten kota yang juga menggandeng kita tapi belum signifikan," tuturnya.
PHRI DIY berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu sektor pariwisata agar bisa terus bangkit. Selain pada pasca pandemi Covid-19 juga untuk mendongkrak kegiatan pariwisata pada 2023 nanti.
"Nah ini mohon ditingkatkan lagi untuk menghadapi krisis moneter ini. Selain itu kebijakan-kebijakan yang mendukung langkah-langkah kita untuk bisa bertahan," ujarnya.
Baca Juga: PHRI DIY: Pasal Perzinahan di RUU KUHP Kontraproduktif dengan Upaya Membangkit Sektor Pariwisata
Bantuan itu, kata Deddy bisa berupa menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semua pihak di sektor pariwisata. Bukan justru mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontrakdiksi.
"Jadi kami PHRI DIY sangat memohon dengan menghadapi ini kebijakan ini yang jelas, yang jelas mendukung pariwisata khususnya PHRI. Kalau itu sudah ada itu multiplayer efeknya akan luas kok, masyarakat juga akan merasakan itu," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- 3 Fakta Gila Usai Persib Bandung Kalahkan FC Seoul: Tumbangkan Ranking 26 Asia
Pilihan
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
Terkini
-
Sinergi Perumahan Diperkuat, BRI Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah
-
Tiga Kota Penuh Makna, Hifdzi Khoir Hadirkan Tur Showcase Intimate 'Berjalan Kaki'
-
Gegara Ayam Gongso, 413 Siswa dan Guru SMKN 2 Jogja Diduga Keracunan MBG
-
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Sleman: Nikah Siri Dibongkar, Berpotensi Tambah Tersangka Baru
-
Eks Pengurus Ponpes di Sleman Ditahan Terkait Dugaan Kasus Perkosaan