Jelang Tahun Politik di 2023, Ombudsman RI Sebut Banyak Layanan Publik Berpotensi Terabaikan

SuaraJogja.id - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menyebut sejumlah layanan publik di Indonesia bakal berpotensi terabaikan dalam 2023 mendatang. Hal itu menyusul tahun politik yang sudah mulai bergulir menyambut pesta demokrasi di 2024 mendatang.

"Kita tahu bahwa tahun depan adalah tahun politik. Kita tidak tahu bagaimana sikap-sikap [para pejabat]. Apakah mereka menjadi lebih bagus atau tidak peduli. Ini jadi tantangan juga. Jadi tahun depan memang agak anomali mungkin," kata Indraza kepada awak media, Kamis (27/10/2022).

Bahkan, kata Indraza, Ombudsman RI akan menaikkan target laporan yang masuk. Tahun ini saja sudah ada 6 ribu laporan yang masuk ke Ombudsman RI dari seluruh wilayah di Indonesia dari target 7 ribu laporan.

Walaupun memang laporan pada tahun ini masih dalam sejumlah persoalan yang standar. Berkaitan dengan pertanahan, perizinan, pekerjaan, pendidikan hingga kesehatan.

Baca Juga: Santri Harus Berperan Jaga NKRI di Tahun Politik, Maruf Amin: Jangan Sampai Ada Fanatisme Capres

"Laporan tahun ini masih standar. Masih seperti biasa. Malah kami berpikir pada tahun 2023 nanti yang kami agak berpikir. Karena target kami naik, [target] tahunannya rencananya," ucap dia.

Kenaikan target laporan itu bukan tanpa pertimbangan. Menurutnya tahun politik 2023 nanti memang berpotensi untuk membuat sejumlah pihak mengabaikan tugasnya.

"[Target] naik karena memang mereka sudah enggak peduli dengan tugas mereka, mereka lebih sibuk dengan tugas politiknya kan. Sehingga layanan publik terabaikan atau mereka mencari hati," tuturnya.

Pelayanan publik yang rentan diabaikan pada tahun depan itu, dinilai Indraza akan berkutat di antara sektor perekonomian. Bisa ditambah pula dengan persoalan pangan hingga perizinan.

"Mungkin kalau yang terkait adminduk, pendidikan enggak terlalu banyak. Apalagi ramalan tahun depan resesi ekonomi dunia. Masyarakat akan lebih banyak berjuang di situ sehingga potensi munculnya laporan-laporan dalam sektor ekonomi itu juga masih banyak," paparnya.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Ada Kecenderungan Radikalisme Bakal Meningkat Pada Tahun Politik

Indraza melihat potensi korupsi selalu meningkat ketika memasuki tahun politik. Hal itu bisa dilihat dari kecenderuangan program-program pemerintah yang kemudian hanya untuk proyeksi pemilu selanjutnya.

"Misalnya tiba-tiba jalan diperbaiki tapi programnya hanya demi itu [maju mencalonkan diri lagi] atau pemasangan maklumat pelayanan publik tapi mukanya petahana, itu sering banget terjadi. Jadi setiap tahun politik pasti ada hal-hal seperti itu," ujarnya.