SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akhirnya buka suara terkait polemik izin penggunaan Stadion Maguwoharjo sebagai markas PSIM Yogyakarta untuk mengarungi Super League 2025/2026.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal tidak pernah berniat menolak Laskar Mataram, namun menetapkan satu syarat utama yang tidak bisa ditawar: jaminan keamanan.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Sejarah kelam rivalitas antara suporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman menjadi pertimbangan utama Pemkab dalam mengambil keputusan. Harda menyinggung insiden tragis di masa lalu yang harus menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak.
"Sejak awal itu saya tidak ada seperti itu, untuk menolak [PSIM berkandang di Maguwoharjo]. Tapi berkaitan dengan keamanan ini betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama," kata Harda saat ditemui wartawan, Jumat (25/7/2025).
Dia menambahkan, "Sejarah sudah ada dua suporter meninggal. Rivalitas antara pendukung PSIM dan PSS. Nah ini harus hati-hati."
Meskipun bayang-bayang risiko gesekan suporter begitu kental, Harda tak menampik adanya potensi keuntungan bagi daerah.
Menurutnya, penggunaan aset daerah seperti Stadion Maguwoharjo oleh klub sekelas PSIM bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Selama ada komitmen pengelolaan yang profesional dan jaminan keamanan yang kuat, Pemkab Sleman siap membuka pintu.
"Aku selaku bupati kan juga butuh golek [cari] duit nih. Golek duit sing apik [cari duit yang bagus] dengan menyiapkan aset, kan mlebu [masuk] PAD," ujarnya dengan gaya bicara khasnya.
Baca Juga: Drama Maguwoharjo: Sultan Izinkan PSIM, Bupati Sleman Ajukan Syarat Berat
Sikap terbuka Pemkab Sleman ini juga selaras dengan arahan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sultan sebelumnya telah memberikan restu dan bahkan sedikit 'menyentil' Pemkab Sleman, menyatakan bahwa stadion yang dibangun juga dengan dana publik semestinya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk PSIM, selama mengikuti prosedur sewa yang berlaku.
"Jadi berkaitan dengan Maguwoharjo dipakai PSIM, sesuai ngendikane Ngarsa Dalem, kita itu Sleman siap dipakai," tegas Harda, mengamini titah Sultan.
Sebagai langkah konkret, Harda mengungkapkan bahwa koordinasi awal dengan manajemen PSIM telah dilakukan.
Pihak klub telah diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen pendukung yang akan menjadi dasar bagi Pemkab untuk mengevaluasi kesiapan mereka, terutama dalam menyusun skema pengamanan yang komprehensif.
"Kemarin manajemen PSIM saya aturi [minta] untuk melengkapi dokumen-dokumen yang saya perlukan, untuk kami mengambil keputusan dengan tujuan dokumen-dokumen yang masuk itu nanti ada jaminan keamanan. Sehingga nanti tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Itu saja pertimbangannya," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Miris, Siswa SMP di Kulon Progo Kecanduan Judi Online, Sampai Nekat Pinjam NIK Bibi untuk Pinjol
-
Yogyakarta Berhasil Tekan Stunting Drastis, Rahasianya Ada di Pencegahan Dini
-
Tangisan Subuh di Ngemplak: Warga Temukan Bayi Ditinggalkan di Kardus
-
Mahfud MD: Biarkan Prabowo Olah Komite Reformasi Polri, KPK Lebih Baik Panggil Orang Ini Soal Whoosh
-
Terungkap di Depan Tokoh Nasional, Sultan HB X Sentil Etika Pejabat dan Masa Depan Demokrasi