Setelah Warga Nglarang Walk Out, Giliran Warga Karangbajang Blak-blakan Sebut Tim Appraisal Tol Jogja-Solo Tidak Adil

SuaraJogja.id - Puluhan warga padukuhan Nglarang walk out alias meninggalkan raungan, saat digelarnya Musyawarah Bentuk Penggantian Kerugian Pengadaan Lahan Terdampak Tol Jogja-Solo, di Kalurahan Tlogoadi, Senin (16/1/2023). 

Kini, musyawarah yang sama digelar untuk warga padukuhan Karangbajang, Selasa (17/1/2023). Warga Karangbajang terang-terangan memprotes tim appraisal tidak adil dalam menetapkan harga ganti.

Sejumlah warga, bahkan membandingkan harga ganti lahan terdampak tol Jogja-Solo bagi warga Tirtoadi, yakni di padukuhan Simping dan Ngrajek. 

Anang Wiyadi mengatakan, menurut warga, harga yang disampaikan tim pada musyawarah belum layak dan adil menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baca Juga: Duh, Belum Juga Direlokasi, Dinding Ndalem Mijosastran Retak Terdampak Getaran Alat Berat Proyek Tol Jogja-Bawen

Sebagai gambaran saja, menurutnya, dilihat secara geografis dalam situasi normal, harga tanah di Tlogoadi saat ini lebih tinggi dibandingkan Tirtoadi.

"Yang sudah terjadi, justru Tirtoadi lebih tinggi dari Tlogoadi. Ini kenapa bisa terjadi? Apa ada yang salah dengan appraisal? Padahal timnya sama," ujar warga Karangbajang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman itu, Selasa (17/1/2023).

Anang juga mengeklaim, dirinya mendapatkan data angka ganti untung yang diterima warga terdampak tol Jogja-Solo di Simping dan Ngrajek, Kalurahan Tirtoadi. 

Disebutnya lebih 'pelosok' ketimbang Karangbajang maupun Nglarang, pemilik lahan pekarangan memangku jalan kampung di dua padukuhan tadi mendapat ganti rata-rata Rp4,1 juta/meter dan Rp4,2 juta/meter. Sedangkan harga tanah terendah di sana, yang notabene tidak ada akses jalan, mendapat ganti Rp3,8 juta/meter.

Sementara itu, ia membandingkan, tanahnya di Karangbajang, memangku jalan hanya dihargai Rp2,8 juta/meter. Sedangkan dua lahan milik ayahnya, masing-masing dihargai Rp2,6 juta/meter dan Rp3,3 juta/meter. 

Baca Juga: Tol Jogja-Bawen Akan Beroperasi, Bupati Sleman Sebut Produk yang Masuk Rest Area akan Dikurasi

"Rerata di bawah harga pasar," keluhnya. 

"Kenapa di Tlogoadi diskriminasi harga? Tim appraisalnya bagaimana? Acuannya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Jelas itu tidak adil, makanya itu kami keluar [dari ruangan]," protesnya. 
 
Ia menilai, idealnya tanah di padukuhan Karangbajang terdampak tol Jogja-Solo laik dihargai Rp4 juta/meter dan untuk lahan memangku jalan bisa mencapai Rp4,5 juta/meter. 

Dengan ganti nominal sebesar itu, baru kemudian warga terdampak bisa lebih mudah membeli tanah pengganti, yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. 

"Bagaimana kami bisa pindah secara layak sedangkan dari harganya saja kami sudah susah untuk mencari tanah lagi? Itu belum rumah-rumah yang tanah kecil, rumah kecil, keluarga banyak," terangnya. 

"Dengan tanah segitu mereka mau digimanakan? Apakah ini namanya benar-benar ganti untung? Ini ganti rugi!," ucapnya. 

Anang menegaskan, sebetulnya warga sangat mendukung program tol. Tetapi mereka ingin harga ganti yang adil dan layak.   

"Kalau kami cari tanah jauh dari sini, kami dapat. Tapi kami harus menyesuaikan dengan lingkungan, dan itu dampaknya luar biasa," terangnya.

Kondisi ini membuat kemudian warga memilih berpikir-pikir terlebih dahulu, sembari bermusyawarah di tingkat warga. Untuk memutuskan langkah terbaik yang akan mereka ambil ke depannya. 

Tim Appraisal Tol Jogja-Solo Dapat 'Ulti' dari Warga: Kita Itu Zoon Politicon!

Warga Padukuhan Nglarang, Supriyadi mengatakan bahwa, ia sangat menyayangkan tim appraisal yang bertugas di Nglarang menetapkan harga ganti terlalu rendah.

"Tim appraisal itu penunjukkannya tidak tepat. Mereka menunjuk tim appraisal itu salah sekali. Saya per meter Rp2,9 juta, yang mangku jalan besar cuma Rp3,3 juta," tuturnya.

Ia mengira, tim appraisal akan menetapkan harga dengan tetap mempertimbangkan hati nurani mereka. 

Lahan itu adalah istana milik warga, rumah yang menjadi tempat tinggal dengan nyaman selama ini, setiap harinya. Namun, tim appraisal tidak menghargai hal tersebut. 

"Kita itu makhluk sosial, zoon politicon, artinya bermasyarakat, tidak hanya pribadi. Tim appraisal, saya curiga dia ingin punya untung atau bagaimana," ujarnya. 

Menurut dia, harga ganti lahan miliknya yang terdampak tol Jogja-Solo itu, masih jauh sekali dari harga pasar.

"Jauh sekali, harga Jogja ya, bukan harga Semarang seperti tim appraisal itu," sebutnya.

Kontributor : Uli Febriarni