SuaraJogja.id - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut DIY menjadi propinsi termiskin di Jawa mendapatkan banyak tanggapan. Salah satu ekonom DIY, Edy Suandi Hamid meminta data statistik tersebut tak perlu dipolitisasi.
"Itu data statistik, jadi itu persentase penduduk miskinnya terbanyak, [jadi bukan] propinsi termiskin [di jawa]. Kok sekarang ramai, khawatir saya dipolitisasi, saya sebagai ekonom tahu," ujar Edy di Yogyakarta, Senin (23/01/2023).
Namun menurut mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, persentase penduduk miskin DIY memang yang terbanyak se-Jawa berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun bukan berarti DIY menjadi propinsi yang paling miskin di Jawa.
Sebab indikator kemiskinan dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari usia harapan hidup,angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah dan indeks kesejahteraan pun harus dihitung. Pada 2022 lalu, IPM DIY mencapai 80,64 persen atau nomor dua setelah DKI Jakarta di Indonesia
Baca Juga: PHRI DIY Bakal Telusuri Informasi Soal Hotel yang Potong Gaji Karyawan Buntut Tunggakan Pesparawi
"Pendapatan per kapitanya pun menunjukkan ada kenaikan. Jadi ini adalah masalah ukuran. Namun apapun itu ukuran data bps, kita harus berjuang menurunkan angka kemiskinan itu," tandasnya.
Anggota Parampara Praja atau dewan pertimbangan Pemda DIY ini menambahkan, alih-alih berkutat pada data, kerjasama semua pihak harus dikuatkan untuk menurunkan persentase jumlah warga miskin di DIY. Sebab persoalan kemiskinan ini terjadi terus menerus tanpa, terutama di kabupaten Kulon Progo dan Gunung yang tingkat kemiskinannya tertinggi dari lima kabupaten/kota di DIY.
Berbagai upaya yang terukur dan terstruktur dari masing-masing kabupaten harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Namun persoalan itu tidak bisa diserahkan pada penduduk miskin sendiri ataupun pemerintah saja karena jadi tanggungjawab bersama.
Karenanya peran perguruan tinggi (PTI) sangat penting sangat penting. PT perlu ikut terjun mendampingi desa-desa dan penduduk miskin.
"Kan tidak banyak, hanya setengah juta [penduduk miskin diy]. Masak puluhan tahun tidak hilang [kemiskinan]," tandasnya.
Baca Juga: PHRI DIY Catat Okupansi Libur Imlek Capai 89 Persen, Paling Tinggi Saat Malam Minggu
Salah satu peran yang bisa dilakukan PT, lanjut Rektor Universitas Widya Mataram tersebut melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kampus bisa mendampingi, mendukung dan mengedukasi masyarakat di DIY.
Berita Terkait
-
Blak-blakan Budiman Sudjatmiko: dari Kereta Barang hingga Rencana Dahsyat Entaskan Kemiskinan
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Antam Perkuat Peran BUMN dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Safari Ramadan dan Pasar Murah
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
Terkini
-
Cerita UMKM Asal Bantul Dapat Pesanan dari Amerika di Tengah Naiknya Tarif Impor Amerika
-
Diserbu 110 Ribu Penumpang Selama Libur Lebaran, Tiket 50 Perjalanan KA YIA Ludes
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo
-
Jalur Selatan Alami Lonjakan, Polres Kulon Progo Lakukan Buka Tutup Jalur Utama
-
Okupansi Hotel Anjlok 20 Persen di Momen Lebaran, Permintaan Relaksasi PHRI Tak Digubris Pemerintah