Soroti Hak Pembeli Properti di Atas TKD, LKY Minta Putusan Tak Hanya Pidana tapi juga Kembalikan Kerugian

SuaraJogja.id - Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Intan Nur Rahmawanti menyoroti hak para pembeli properti di atas tanah kas desa (TKD). Pihaknya berharap tak hanya putusan pidana saja yang dijatuhkan tapi juga pengembalian kerugian konsumen harus diprioritaskan.

"Ya menurut kami jelas kerugian yang nyata ya kalau memang tidak bisa, kami tidak muluk-muluk dari konsumen, kalau memang tidak terbangun ya objeknya dimana konsumen sudah membayar lunas ya dikembalikan saja uangnya (dari pengembang). Kami gak muluk-muluk gitu loh," cetus Intan saat dihubungi, Rabu (10/5/2023).

Intan meminta proses pemenuhan hak-hak konsumen dalam persoalan ini tidak dipersulit. Apalagi kemudiam membuat nasib konsumen hanya terkatung-katung tanpa kejalasan begitu saja.

"Jadi ya memang jangan dipersulit, dan jangan mengatakan bahwa ini adalah urusan pidana. Apalagi ini sudah ada RUU perampasan aset nih. Nah ini aku takutnya, itu kan belum berlaku memang takutnya ini menjadi celah, bagi para aparat untuk mengatakan itu disita untuk negara," terangnya.

Baca Juga: Nasib Pembeli Properti di Tanah Kas Desa Belum Jelas, Lembaga Konsumen Yogyakarta Buka Posko Aduan

"Nah ini kan nasib konsumen akan terkatung-katung. Bagaimana kalau memang seperti itu, padahal konsumen sudah beritikad baik," imbuhnya.

Menurut Intan, Pemda DIY juga bisa bersikap terkait persoalan properti di atas TKD ini. Mengingat persoalan tanah yang masuk ranah tipikor itu bermasalah akibat tidak sesuai dengan peruntukannya.

Seharusnya dari Pemda, kata Intan, tak lantas mengesampingkan begitu saja hak konsumen. Apalagi hanya berdalih atau saklek tentang masalah aturan peruntukan TKD itu saja.

"Nah Pemda itu juga harus melindungi konsumen, bagaimana konsumen yang sudah terlanjur melakukan pembayaran, membeli dalam hal untuk pemilikan propertinya," tegasnya.

Ditambahkan Intan, perlu adanya terobosan hukum atas persoalan ini. Tidak bisa hanya mengandalkan formal legalistik semata baik pidana atau perdata.

Baca Juga: Tanah Kas Desa Disalahgunakan, Sri Sultan HB X Serahkan Nasib Pembeli ke Pengadilan

"Ini harus ada terobosan hukum dimana hak konsumen yang beritikad baik itu harus diutamakan. Karena para developer itu juga tidak bisa melakukan kegiatan usaha sedemikian rupa tanpa pembayaran dari konsumen," tandasnya.