Mendes PDTT: Daftar Tunggu Transmigrasi Capai 5.000 KK Lebih

SuaraJogja.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa daftar tunggu program transmigrasi sudah mencapai 5 ribu Kepala Keluarga (KK) lebih. Daftar tunggu itu bahkan hanya khusus untuk Jawa dan Bali saja.

"Kita laporkan sampai dengan saat ini waiting list yang ingin pergi transmigrasi khusus Jawa dan Bali saja itu sudah di atas 5 ribu KK. Jadi coba dibayangkan, di atas 5 ribu KK sudah mengantre untuk bisa mengikuti program transmigrasi," kata Abdul Halim saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Selasa (16/5/2023).

Pria yang akrab Gus Halim itu tak memungkiri bahwa program transmigrasi ternyata masih sangat dibutuhkan. Namun pihaknya tak ingin terlalu tergesa-gesa untuk melangkah dan merumuskan program terkait transmigrasi itu.

"Jadi artinya program transmigrasi ini masih sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat kita. Namun demikian kita tidak mau grusa-grusu," ujarnya.

"Kita ingin menyiapkan program sebagus mungkin supaya ke depan transmigrasi bukan semata-mata memindahkan penduduk satu tempat ke tempat lain tapi betul-betul didesain sedemikian rupa," sambungnya.

Hal itu, kata Gus Halim, perlu pula didukung oleh perubahan undang-undang dan peraturan lainnya. Termasuk tentang kepemilikan lahan oleh masyarakat secara komunal.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejauh ini disampaikan Gus Halim, siap mendukung untuk kebijakan kawasan transmigrasi dengan kepemilikan lahan secara komunal.

"Itu artinya memang sudah menjadi milik warga tapi masih bersifat komunal. Sehingga tidak mungkin dijual atau dilepas dan seterusnya dengan demikian eksistensi kawasan dan wilayah transmigrasi akan tetap bertahan," terangnya. 

Selain itu, Gus Halim turut mendorong perubahan imej program transmigrasi sendiri. Jika selama ini hanya disimbolkan dengan cangkul dan sabit saja.

Baca Juga: Sebut Transmigrasi sudah Ketinggalan Zaman, Menteri Desa dan PDTT Ubah Jadi Transpolitan

"Hari ini harus berbeda, harus disimbolkan dengan hand traktor atau bahkan traktor besar, harus disimbolkan dengan mekanisasi pertanian dan lain-lain karena lahannya yang digarap juga harus lebih luas," ungkapnya.

Berbicara tentang yang lebih luas, Gus Halim menyebut lahan yang diserahkan ke warga transmigrasi tidak lagi hanya dua hektar. Tetapi minimal tiga hektar walaupun masih bersifat komunal.

"Nah beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa ada perubahan undang-undang di samping juga kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya," paparnya.

Sementara itu, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserra Rakornas adalah 50 Kepala daerah, Dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, Mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang. Termasuk mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekira 1.000 orang.

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.