SuaraJogja.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sudah ada 17 korban tindak pidana di DIY yang mengajukan restitusi atau ganti rugi sepanjang 2023 ini. Dari jumlah itu tujuh orang sudah diputus oleh hakim di pengadilan.
Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo menerangkan ada 15 korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengajukan restitusi. Lima korban telah diputus oleh hakim dengan nilai restitusi yang bervariasi mulai dari Rp7,2 hingga Rp40 juta.
Kemudian ada pula korban tindak pidana penganiayaan yang berjumlah 2 orang dan sudah diputus hakim. Nilai restitusinya masing-masing Rp17,8 juta dan Rp13,4 juta.
"Restitusi yang merupakan hak korban tindak pidana itu memang harus diperjuangkan, siapa yang memperjuangankan? Selain korbannya sendiri juga kita harus ikut bersama-sama memperjuangkan," kata Anton ditemui di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (14/6/2023).
Berdasarkan data restitusi khusus di Jogja sendiri, kata Anton, sebenarnya dari sisi perhitungan dan penuntutan sudah cukup menggembirakan.
"Saya ambil angka kira-kira kalau dari sisi perhitungan dibandingkan dengan penututan itu hampir 95 persen dari yang dihitung LPSK itu dituntut oleh Jaksa. Kemudian dari sekitar 95 persen yang dihitung LPSK kemudian dituntut oleh jaksa itu juga hampir 100 persen diputuskan oleh hakim," terangnya.
Hal itu menunjukkan bahwa LPSK, polisi, jaksa hingga hakim pada umumnya sudah menyadari pentingnya permohonan restitusi kepada korban. Walaupun memang kemudian di sisi lain eksekusi terkait restitusi masih cukup lemah.
Eksekusi restitusi yang lemah itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu yang utama adalah restitusi itu tergantung dari kemampuan ekonomi pelaku.
"Teman-teman bisa membayangkan kalau pelakunya itu kemampuan ekonominya enggak ada, maka pelaku itu akan memilih kurungan. Dia enggak membayar tapi milih dikurung (dipenjara)," terangnya.
Selain itu, penyitaan aset pelaku dalam tindak pidana juga belum begitu masif. Sehingga pada eksekusi restitusi itu belum terlalu kuat.
"Beberapa praktik yang sudah berani menyita tapi kebanyakan belum berani menyita. Nah dengan banyaknya penyitaan nanti eksekusi restitusi menjadi semakin baik," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Bantul Optimis Swasembada Beras 2025: Panen Melimpah Ruah, Stok Aman Hingga Akhir Tahun
-
Sampah Menggunung: Jogja Kembali 'Numpang' Piyungan, Kapan Mandiri?
-
Terjebak dalam Pekerjaan? Ini Alasan Fenomena 'Job Hugging' Marak di Indonesia
-
Revolusi Pilah Sampah di Yogyakarta Dimulai: Ribuan Ember Disebar, Ini Kata Wali Kota
-
Dua Bulan Berlalu, Kasus Makam Diplomat Diacak-acak 'Ngambang', JPW Desak Polisi Tindaklanjuti