Ampuh Atasi Klitih, Pemda DIY Didesak Bangun Ruang Terbuka Hijau

SuaraJogja.id - Pemda DIY didesak untuk segera membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kebijakan itu perlu segera direalisasikan mengingat berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi klitih atau kejahatan jalanan namun tidak juga menampakkan hasilnya. Kasus klitih terus saja terjadi hingga saat ini dan mengakibatkan jatuhnya korban. 

"Sekarang sleman bagian selatan dan Bantul utara yang padat penduduk jelas butuh ruang terbuka hijau karena banyak kasus klitih terjadi disana," ujar. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto disela kunjungan RTH Taman Bung Karno di Desa Sukasada, Buleleng, Senin (03/07/2023).

Menurut Eko, belajar dari Taman Bung Karno, keberadaan RTH mewadahi kreativitas generasi muda. Sebab selama ini permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan.

Angka kemiskinan di DIY sampai saat ini masih mencapai 11,04 persen. Sedangkan pengangguran terbuka 4,06 persen dan gini ratio (kesenjangan) angkanya mencapai 0,439.

Baca Juga: Wali Kota Tangsel Resmikan Alun-alun Kecamatan Pamulang untuk Penuhi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

"Masalah kejahatan jalanan dapat diselesaikan dengan solusi kebijakan pembangunan [rth] yang tepat," ujarnya.

Pemda DIY, lanjut Eko bisa melibatkan banyak stakeholder untuk membangun RTH. Tak hanya Dinas Lingkungan Hidup, pihak swasta seperti pekerja seni pun bisa dilihatkan untuk membangun RTH yang berkelanjutan.

Contohnya yang dilakukan Pemkab Buleleng yang justru melibatkan pematung asal Bantul, Yogyakarta, Rinta Irvanda yang membuat patung Bung Karno setinggi 8 meter yang pernah dikunjungi Presiden Jokowi. Selain itu melibatkan para seniman lokal dan generasi muda dalam berbagai pertunjukan yang digelar di RTH.

"ini bisa jadi inspirasi bagi pemda diy untuk lebih banyak sediakan dan bangun ruang terbuka hijau bagi masyarakat," tandasnya.

Eko menambahkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum yang didalamnya mengatur tertib pendidikan, juga menjadi sangat strategis untuk menjalankan pendidikan karakter bagi anak dan remaja. Namun dalam penyelesaian beragam masalah, menurut Eko membutuhkan konsolidasi antar lembaga, juga termasuk konsolidasi regulasi yang telah ada. 

Baca Juga: Pemprov DKI Targertkan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Sosialisasi peraturan dan kerja sama antar lembaga, seperti institusi pendidikan formal dengan keluarga juga penting untuk terus dibangun, termasuk penanaman pendidikan karakter bagi anak maupun remaja. Hal ini bisa menjadi solusi kebijakan untuk mengatasi fenomena melemahnya nilai-nilai budaya yang hilang, atau terkikisnya kearifan lokal di tengah masyarakat.