SuaraJogja.id - Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang mencuat ke publik.
Wacana tersebut bermula dari ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan dua tokoh tersebut bersatu menjadi satu kekuatan.
Melihat hal ini, Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai bahwa duet tersebut tak mungkin terjadi. Menurutnya ada jarak yang terlalu lebar dari sisi ideologis kedua sosok tersebut dan partai-partai pendukungnya.
"Kedekatan ideologis antara Ganjar dan Anies, kalau dipaksakan itu tentu saja justru tidak akan sehat untuk relasi keduanya dalam memimpin bangsa ini ke depan. Iya enggak bisa. Itu saya kira hanya wacana saja," kata Mada saat dihubungi, Kamis (24/8/2023).
Mada menyebut wacana itu hanya sebagai sebuah simulasi saja. Guna kemudian melihat respon politik yang kemudian muncul di antara partai-partai politik yang ada.
Diakui Mada, masih terlalu dini untuk memilih pasangan bagi para bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini. Mengingat kontestasi politik ini untuk menentukan pemimpin Indonesia lima tahun ke depan.
"Kalau siapanya itu saya belum tapi yang jelas ini kita milih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bukan sekadar pasangan calon bupati atau calon wakil bupati," tegasnya.
Walaupun memang tak dipungkiri Mada, dalam hal ini partai pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan dan PKS yang mendukung Anies Baswedan sudah kerap berkoalisi untuk mengusung pasangan calon dalam konteks Pilkada baik kabupaten maupun kota. Namun situasi akan berbeda jika melihat konteks secara nasional.
"Saya kira ini akan sangat berbeda kalau kita bicara levelnya nasional. Kalau ditingkat nasional, kalau tidak ada tsunami politik atau perubahan yang sangat luar biasa ya ini sepertinya tidak akan mungkin terjadi, karena jarak ideologis kedua orang ini sangat jauh," paparnya.
Baca Juga: Melongok Alasan BEM UI Tantang Ganjar, Prabowo dan Anies Debat di Kampus
"Ya kalau ditanya siapa yang paling enggak jarak ideologis dekat lah. Jadi selain soal elektabilitas, kedekatan jarak ideologis itu, saya kira juga menjadi pertimbangan parpol besar termasuk di antaranya PDIP dan PKS. Itu pasti akan mempertimbangkan dimensi ideologi ketika konteks nasional," sambungnya.
Belum lagi mengingat rekam jejak kedua partai tersebut yang belum pernah berada dalam satu gerbong sejak Pemilu 1999 hingga 2019 lalu. Sehingga jarak ideologis itu akan sangat berpengaruh untuk menentukan pasangan masing-masing.
"Jadi itu saya kira hil yang mustahil," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Akan Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Siap Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval
-
PTN Masih Ngeyel Buka Jalur Mandiri, PTS di Jogja Terancam Tutup Prodi
-
BRI Umumkan Buyback Saham Hingga Rp500 Miliar Sesuai Ketentuan OJK