SuaraJogja.id - Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang mencuat ke publik.
Wacana tersebut bermula dari ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan dua tokoh tersebut bersatu menjadi satu kekuatan.
Melihat hal ini, Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai bahwa duet tersebut tak mungkin terjadi. Menurutnya ada jarak yang terlalu lebar dari sisi ideologis kedua sosok tersebut dan partai-partai pendukungnya.
"Kedekatan ideologis antara Ganjar dan Anies, kalau dipaksakan itu tentu saja justru tidak akan sehat untuk relasi keduanya dalam memimpin bangsa ini ke depan. Iya enggak bisa. Itu saya kira hanya wacana saja," kata Mada saat dihubungi, Kamis (24/8/2023).
Baca Juga: Melongok Alasan BEM UI Tantang Ganjar, Prabowo dan Anies Debat di Kampus
Mada menyebut wacana itu hanya sebagai sebuah simulasi saja. Guna kemudian melihat respon politik yang kemudian muncul di antara partai-partai politik yang ada.
Diakui Mada, masih terlalu dini untuk memilih pasangan bagi para bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini. Mengingat kontestasi politik ini untuk menentukan pemimpin Indonesia lima tahun ke depan.
"Kalau siapanya itu saya belum tapi yang jelas ini kita milih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bukan sekadar pasangan calon bupati atau calon wakil bupati," tegasnya.
Walaupun memang tak dipungkiri Mada, dalam hal ini partai pengusung Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan dan PKS yang mendukung Anies Baswedan sudah kerap berkoalisi untuk mengusung pasangan calon dalam konteks Pilkada baik kabupaten maupun kota. Namun situasi akan berbeda jika melihat konteks secara nasional.
"Saya kira ini akan sangat berbeda kalau kita bicara levelnya nasional. Kalau ditingkat nasional, kalau tidak ada tsunami politik atau perubahan yang sangat luar biasa ya ini sepertinya tidak akan mungkin terjadi, karena jarak ideologis kedua orang ini sangat jauh," paparnya.
Baca Juga: Tiba-tiba Muncul Nama Duet Ganjar-Anies, Pengamat Politik: Cocok-cocok Aja, Tapi
"Ya kalau ditanya siapa yang paling enggak jarak ideologis dekat lah. Jadi selain soal elektabilitas, kedekatan jarak ideologis itu, saya kira juga menjadi pertimbangan parpol besar termasuk di antaranya PDIP dan PKS. Itu pasti akan mempertimbangkan dimensi ideologi ketika konteks nasional," sambungnya.
Belum lagi mengingat rekam jejak kedua partai tersebut yang belum pernah berada dalam satu gerbong sejak Pemilu 1999 hingga 2019 lalu. Sehingga jarak ideologis itu akan sangat berpengaruh untuk menentukan pasangan masing-masing.
"Jadi itu saya kira hil yang mustahil," ujar dia.
Berita Terkait
-
Dicap Tak Penting, PDIP Blak-blakan Acuhkan Effendi Simbolon: Dia Gak Punya Efek Elektoral!
-
Gerindra Sebut Istri Edy Rahmayadi Pernah Polisikan Kader PDIP Terkait Benteng Putri Hijau
-
PDIP Ancam Lapor MK Jika TNI, Polri dan Pejabat Negara Tak Netral Pada Pilkada Banten 2024
-
Jagoannya Gagal Maju, 15 Ribu Anak Abah Bakal Kawal Suara Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
-
Gerindra Minta Hasto Jangan Baper Terkait Pilgubsu 2024: Bobby Nasution Solusi Pembangunan di Sumut
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025