Soal Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Dewan Pendidikan DIY Sebut Bisa Dimulai dari SMA

SuaraJogja.id - Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini memutuskan untuk membolehkan menggelar kampanye di fasilitas pendidikan dengan catatan tidak membawa atribut. Kebijakan ini mendapat reaksi baik dari sejumlah pihak.

Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisna Wibawa menyambut positif kebijakan tersebut. Bahkan tak hanya di perguruan tinggi saja seharusnya hal itu dilakukan tetapi bisa dimulai sejak SMA.

"Kalau di SMA ini kan bagus juga to untuk memberikan pendidikan politik dengan model studium general penjelasan gitu tapi kalau di sekolah di perguruan tinggi kemudian ramai-ramai memasang atribut ya saya gak setuju," kata Sutrisna, Kamis (31/8/2023).

"Jadi harus dalam kerangka pendidikan politik. Kalau di perguruan tinggi ya bisa seminar, bentuknya begitu masing-masing kontestan menyampaikan lalu secara kritis mahasiswa atau civitas akademik bisa menyampaikan bisa mengkritisi," sambungnya.

Baca Juga: Tok! MK Tolak Gugatan Agar Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik Maksimal 10 Tahun

Siswa-siswa SMA disebut Sutrisna, sudah memiliki argumentasi yang layak. Dalam artian mampu memenuhi kaidah-kaidah akademik.

"Kan anak-anak SMA argumentasinya sudah saya kira sudah memenuhi kaidah-kaidah akademik itu. Kaidah akademik itu kan dasarnya data, kemudian sistematis objektif tidak emosional kan gitu, itu yang kita pakai," terangnya.

Sutrisna menilai bahwa berbagai kritik itu dibutuhkan untuk memberi masukan para parpol dan kandidat yang maju berkontestasi. Sebab bisa melibatkan seluruh civitas akademika kampus.

"Nah mahasiswa, dosen, para guru besar itu kan bisa menyampaikan pikiran-pikirannya. Sehingga akan memperbaiki gagasan itu, gagasan akan lebih baik," imbuhnya.

Selama kampanye itu dilaksanakan dalam kerangka pendidikan politik secara akademik pihaknya akan mendukung secara penuh. Namun jika kampanye itu malah menghadirkan massa dengan atribut parpol, pihaknya secara tegas menolak.

Baca Juga: Sosok Profesor Aswanto Calon Penjabat Gubernur Sulsel, Pernah Dicopot Jadi Wakil Ketua MK

"Sekali lagi kalau ramai-ramai kampanye saya tidak setuju. Jadi harus dikemas dalam forum akademik. SMA pun juga sudah bisa diajak berpikir kok untuk forum akademik itu," kata dia.