SuaraJogja.id - Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto menyebutkan, sebanyak 58 mahasiswanya diketahui terjerat pinjaman online (online) ilegal. Jumlah ini didapat dari hasil survei acak yang dilakukan kampus tersebut di masing-masing program studi (prodi).
"Bila kita survei lebih detil, kemungkinan jumlahnya lebih banyak karena angka 58 itu dari survei acak 40 mahasiswa di prodi," ujar Gunawan disela masa taaruf (mataf) 5.091 mahasiswa baru (maba) di kampus setempat, Senin (11/9/2023).
Mirisnya, mahasiswa yang terjerat pinjol tersebut tidak memanfaatkan pinjaman uangnya untuk keperluan kuliah. Alih-alih bayar SPP, uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi gaya hidup.
Jumlah pinjamannya pun tidak terlalu besar. Dari pengakuan mahasiswa, tiap mahasiswa meminjam uang di aplikasi pinjol sebesar Rp 5-12 juta.
"Cuma kecil-kecil ada Rp 5 juta, ada Rp 10 juta. Ada yang kemudian untuk ganti motor dia pinjam Rp 12 juta. Hampir tidak ada yang pinjam untuk kuliah," ungkapnya.
Gunawan menambahkan, mahasiswa yang terjerat pinjol tidak hanya meminjam uang lewat aplikasi. Bahkan sebagian diantara mereka didatangi di rumah atau indekosnya.
Mereka tidak peduli dengan besarnya bunga yang ditetapkan aplikasi pinjol sebesar 20 atau 25 persen. Proses pinjaman uang tersebut pun tidak ada yang lebih dari satu tahun.
"Bunga pinjol 20-25 persen. Pinjaman itu bukan pertahun tapi ada jangka pendek enam bulan, ada yang empat bulan. Dan mereka bukan cuma pakai medsos pakai digital tetapi kulonuwun didatangi ke rumah atau kos. Ada yang lewat aplikasi, ada yang kenal waktu makan. Tetapi sekarang lebih banyak sekarang menyasar yang face to face," tandasnya.
Gunawan menambahkan, dari pengakuan mahasiswa, hutang mereka ke pinjol sudah hampir lunas. Namun setiap terlambat membayar, mereka selalu diteror penagih hutang.
Baca Juga: Evaluasi dari Kasus Mutilasi Mahasiswa, UMY Minta Orang Tua Ikut Monitor Anak
Akibatnya kondisi psikis mereka terganggu. Bahkan gertakan penagih hutang akhirnya mengganggu kegiatan belajar mereka.
Karenanya Gunawan berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa segera menindak pinjol-pinjol ilegal. Sebab dikhawatirkan teror para pinjol bisa merusak mental orang.
Sebab dimungkinkan tidak hanya mahasiswa UMY yang terjerat pinjol. Gunawan meyakini ada mahasiswa kampus lain juga mengalami kasus serupa.
"Ada yang sampai dosen atau kaprodinya ditelpon karena mahasiswa pinjam uang di pinjol. Kita berharap ojk segera cepat bergerak," ujarnya.
Untuk mengantisipasi kasus serupa, lanjut Gunawan, UMY melarang panitia maba untuk meminta nomor handphone (HP) ataupun tanda tangan maba. Kampus juga melakukan sosialisasi kepada maba untuk berhati-hati terhadap pinjol.
"Kita akan menghentikannya. Sudah tiga tahun ini panitia maba tidak boleh meminta nomor handphonenya dan tanda tangan. Sebab begitu selesai mataf maba, data itu dibuang dan kemudian bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Saat Partai Politik Sibuk Bangun Citra, Padahal Rakyat Masih Terluka oleh Bencana
-
Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini, BRI DPLK Kini Lebih Praktis Dibuka lewat BRImo
-
Duh! Gunungkidul Sampai Ajukan Tambahan Stok BBM, Pemda DIY Lakukan Efisiensi Transportasi
-
Purbaya Dicopot, DPRD DIY Tantang Menkeu Baru Batalkan Seluruh Pemangkasan Anggaran Daerah