Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 18 September 2023 | 13:50 WIB
Bus Trans Jogja - (SUARA/Eleonora PEW)

Ia berandai-andai, misalnya saja menyediakan satu lajur khusus untuk Trans Jogja. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah ruas jalan di Jogja sendiri kerap kemudian diputuskan untuk dibuat satu arah.

"Ketika satu arah itu kan sebenarnya sama aja dilepaskan satu. Mestinya saat ada kebijakan membuat lajur satu arah itu diambil satu untuk angkutan umum dan dia harus dedicated untuk itu. Tapi kejadiannya seperti sekitar Malioboro kemudian ada counter clockwise di putarannya yang kemudian hanya satu arah itu sebenarnya kesempatan untuk bisa masuk," paparnya.

"Kemudian juga beberapa ruas jalan juga begitu karena ruas cukup lebar, empat lajur satu arah diambil satu masa gak bisa. Jadi memang perlu ada semangat juga pengambil keputusan pengelola kota ayo kita mulai memberikan prioritas," tambahnya. 

Tak harus dua arah misalnya, kata Arif, ada juga banyak kota yang kemudian menerapkan dedicated line itu hanya satu arah. Ia mencontohkan seperti kereta api yang saat masih satu jalur bersimpangan di stasiun.

Baca Juga: Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembuangan Bayi di Sleman, Ibu Bayi Merupakan Mahasiswi Jogja

Itu bisa kemudian diterapkan untuk bus dan nanti persimpangan itu ada di halte. Kembali lagi, itu adalah masalah keberanian untuk menjalankan sistem.

"Itu agar terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang spesial disubsidi lebih spesial dilindungi. Sehingga ketika orang melihat ini akan merasa pasti akan lebih cepat daripada kendaraan pribadi. Kalau sekarang kan enggak, belum sampai ke sana," tegasnya.

Apalagi sekarang kendaraan pribadi sangat mudah untuk didapatkan. Tak seperti Singapura yang berani memberikan aturan tentang pembatasan kepemilikan dengan pajak tambahan.

Di Indonesia, kata Arif, kepemilikan kendaraan pribadi masih tak bisa dibendung. Sehingga setidaknya menekan penggunaan menjadi langkah paling rasional untuk dilakukan.

"Paling enggak harusnya kota itu berani membatasi penggunaan. Kalau pemerintah mengatur penggunaan, daerah mana yang boleh dimasuki kendaraan pribadi, atau misalkan dengan sistem disinsentif misalnya parkir yang mahal," ungkapnya.

Baca Juga: Ayom Jogja, Tempat Makan Cantik di Tengah Hijaunya Pesawahan yang Asri

Namun parkir mahal itu tak hanya sebatas tarif saja. Melainkan pendapatan dari parkir itu pun harus dimasukkan atau dapat dimanfaatkan oleh angkutan umum.

Load More